Cegah Karhutla Berulang, Prabowo Bentuk Badan Gambut dan Mangrove
PONTIANAK POST — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kalimantan Barat menjadi salah satu dari enam provinsi prioritas. Pemerintah ingin deteksi dini dan penanganan awal menjangkau desa-desa di sekitar lahan gambut.
Keputusan itu disampaikan seusai pertemuan Presiden dengan akademisi, peneliti, dan sejumlah pejabat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden. Lima provinsi prioritas lainnya ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional,” kata Raja Juli.
Warga Desa Dilibatkan Sejak Dini
Raja Juli mengatakan pencegahan karhutla harus menjangkau warga desa di sekitar lahan gambut, termasuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka diharapkan dapat mengenali tanda kebakaran dan melakukan penanganan awal sebelum api meluas.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden menekankan pencegahan yang sesuai dengan kondisi setiap desa. BRIN diminta memperkuat deteksi dini dan pemantauan titik panas, termasuk mengembangkan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengenali risiko kebakaran.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki rasa memiliki yang sangat tinggi terhadap sumber daya di sekitarnya,” ujar Arif.
Di Kalbar, MPA telah terlibat dalam operasi bersama petugas. BNPB mencatat MPA termasuk dalam tim gabungan yang melakukan pemadaman, pembasahan gambut, dan penyisiran titik asap pada awal September. Tim tersebut menggunakan selang, pompa air, tandon, serta embung buatan di lokasi yang kekurangan sumber air. Namun, laporan itu belum merinci waktu yang dibutuhkan warga untuk menemukan api atau kecukupan peralatan MPA di tiap desa.
Ilmuwan Petakan Risiko Gambut
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ilmuwan akan dilibatkan dalam pemetaan gambut dan penyusunan kebijakan berbasis penelitian. Pengetahuan masyarakat setempat juga perlu menjadi rujukan agar pemanfaatan lahan sesuai dengan kondisi ekosistemnya.
Pertemuan tersebut turut membahas kesiapan pemadaman di darat. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan salah satu usul yang muncul ialah menyediakan sumber air di dekat lokasi rawan melalui pengeboran dangkal dan pompa portabel. Para pakar juga menekankan pentingnya menjaga vegetasi dan muka air agar gambut tidak mengering.
