
PONTIANAK POST - Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Senin (17/11). Putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu dijatuhkan terkait dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan wewenang.
Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo berlangsung di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, pukul 09.00 hingga 18.00. Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etika dan administratif terkait penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, serta profesionalitas.
Eko diduga mengakses Bagian Monitoring (Bagmon) Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri secara ilegal saat menjabat Kabagmon maupun Plt Kabagmon Robinopsnal. Dalam perkara tersebut, Eko disebut mendapat perintah dari Irjen Slamet Uliandi untuk menyadap sejumlah target. Perintah itu disebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Biro Penmas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Eko menyatakan banding atas putusan tersebut. Dalam persidangan, sembilan saksi diperiksa, termasuk seorang perempuan berinisial DR yang memberikan keterangan meringankan.
Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam yang memantau langsung persidangan mengatakan Eko mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, dan menyampaikan permintaan maaf. Ia juga menilai proses sidang berjalan dengan kredibilitas yang terjaga.
Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November. Dia juga mengajukan banding dalam perkara dugaan penyadapan terhadap presiden, menteri, petinggi partai politik, awak media, hingga aktivis.
Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang kode etik pekan depan. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan jadwal pasti persidangan akan disampaikan kemudian. Namun, dia belum mengungkapkan pimpinan sidang yang akan mengadili jenderal bintang empat tersebut.




