Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dipecat Tidak Hormat, Eko Hadi Bukan Lagi Polisi

Aristono Edi Kiswantoro

 Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang pernah menangani jaringan Fredy Pratama, kini menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)


Advertisement

Irjen Pol Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang pernah menangani jaringan Fredy Pratama, kini menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. (ANTARA/Nadia Putri Rahmani)

 

PONTIANAK POST - Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari Polri setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Senin (17/11). Putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) itu dijatuhkan terkait dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan wewenang.

Advertisement

Sidang yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo berlangsung di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, pukul 09.00 hingga 18.00. Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etika dan administratif terkait penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, serta profesionalitas.

Eko diduga mengakses Bagian Monitoring (Bagmon) Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri secara ilegal saat menjabat Kabagmon maupun Plt Kabagmon Robinopsnal. Dalam perkara tersebut, Eko disebut mendapat perintah dari Irjen Slamet Uliandi untuk menyadap sejumlah target. Perintah itu disebut berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Biro Penmas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Advertisement

Eko menyatakan banding atas putusan tersebut. Dalam persidangan, sembilan saksi diperiksa, termasuk seorang perempuan berinisial DR yang memberikan keterangan meringankan.

Komisioner Kompolnas M. Choirul Anam yang memantau langsung persidangan mengatakan Eko mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya, dan menyampaikan permintaan maaf. Ia juga menilai proses sidang berjalan dengan kredibilitas yang terjaga.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution lebih dahulu dijatuhi sanksi PTDH pada 10 November. Dia juga mengajukan banding dalam perkara dugaan penyadapan terhadap presiden, menteri, petinggi partai politik, awak media, hingga aktivis.

Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menjalani sidang kode etik pekan depan. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan jadwal pasti persidangan akan disampaikan kemudian. Namun, dia belum mengungkapkan pimpinan sidang yang akan mengadili jenderal bintang empat tersebut.

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Bahas RUU Penyadapan, Ingin Batasi Kewenangan Aparat dan Lindungi Privasi Warga

DPR Bahas RUU Penyadapan, Ingin Batasi Kewenangan Aparat dan Lindungi Privasi Warga

Komisi III DPR mulai membahas RUU Penyadapan untuk memperjelas kewenangan aparat, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi privasi warga.

KPK Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Ilegal, Akui Jadi Salah Satu Korban

KPK Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Ilegal, Akui Jadi Salah Satu Korban

KPK mendukung Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal oleh empat tersangka. KPK juga belum mengetahui pimpinan atau pegawai yang disadap.

Teddy Muncul di Istana, Dampingi Prabowo Terima Usulan Pahlawan Nasional di Tengah Riuhnya Medsos

Teddy Muncul di Istana, Dampingi Prabowo Terima Usulan Pahlawan Nasional di Tengah Riuhnya Medsos

Kemunculan Seskab Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo di Istana menjadi perhatian di tengah ramainya perbincangan warganet menge

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer