
Oleh: Lalitya Mahardhika*
Dalam sepekan terakhir, dua peristiwa mengejutkan datang dari Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. Di Bima, seorang pemuda pengangguran dan seorang pelajar ditangkap polisi saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Sedangkan di Kendari, seorang remaja berusia 19 tahun yang masih berstatus pelajar diamankan dengan puluhan paket sabu yang tersebar di berbagai tempat.
Tentu saja ini bukan kali pertama kejadian penangkapan remaja menjadi pengedar narkoba, akan tetapi senantiasa berulang seolah kedekatan remaja dan narkoba tak menemukan jalan solusi. Mengapa ini terjadi?
Ekosistem Narkoba pada Remaja
Dalam ekosistem narkoba, saat ini kedudukan remaja adalah konsumen sekaligus predator tingkat rendah. Mereka dimangsa oleh bandar besar untuk menjadi pengedar kepada teman sebaya atau orang dewasa. Tak ada yang menyangka, BNN merilis data tahun 2025, bahwa terdapat 821 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus narkoba. Mirisnya, remaja kelas 1 SMP di Temanggung dikabarkan di tahun 2025 ditangkap sebab keterlibatannya sebagai pengedar pil narkoba.
Ada beberapa penyebab utama atas keterlibatan remaja sebagai pengedar narkoba. Pertama, lemahnya penanaman nilai agama. Pendidikan adalah salah satu komponen penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk diraihnya ilmu, tetapi juga sebagai komponen pembentukan karakter dan menanamkan nilai-nilai keimanan, taqwa dan akhlak mulia.
Saat ini sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia berlandaskan pada nilai sekulerisme. Pendidikan sekuler lebih mengutamakan pendekatan ilmiah yang objektif dan rasional, dengan pemisahan yang jelas antara agama dan ilmu pengetahuan. Landasan sekulerisme ini menjadikan kurikulum pendidikan hanya berfokus pada berkembangnya intelektual namun cenderung meninggalkan aspek spiritual dan aqidah Islam. Output pendidikan seringkali tidak seimbang antara intelektualitas dan spiritualitas. Sehingga remaja di Indonesia saat ini mengalami masalah krisis identitas dan krisis moral.
Kedua, hukum yang tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Lemahnya sistem hukum yang diterapkan menjadikan pelajar mudah terjerat pada aktivitas melanggar hukum. Hukum di Indonesia memberikan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk kasus peredaran narkotika oleh anak. Ancaman hukuman bagi anak pengedar pada prinsipnya adalah setengah dari ancaman pidana penjara maksimal untuk orang dewasa. Pendekatan hukum pada anak lebih mengutamakan perlindungan dan pembinaan, sedangkan penjara adalah upaya terakhir.
Apakah aturan ini benar efektif? Atau justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para bandar besar untuk merekrut remaja sebagai pengedar?
Dengan kata lain, hukuman ini justru menjadi tameng kejahatan para bandar. Apalagi, pada kasus remaja pengedar yang hanya diberi peringatan dan dikembalikan kepada orang tua tanpa pengawasan serius. Hukuman ini tidaklah memberikan efek jera, tetapi efek "aman" untuk mengulang perbuatan dan tentu saja ini dimanfaatkan oleh bandar besar. Hukuman tersebut hanya membuat remaja tidak takut, mereka justru semakin berani untuk beraksi sebab tak ada yang menghalangi.



