Oleh: Aprianus Paskalius Taboen, S.Pd., M.Si*
KEBAKARAN hutan memang sangat berbahaya karena membawa dampak kehancuran bagi semua mahkluk. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya dari itu semua yakni kelakuan penguasa yang seolah menormalisasi kehancuran hutan. Sejak zaman orde baru kehancuran dipraktikan dengan keji, terstruktur, dan diam-diam.
Orde baru pernah “memfitnah” orang Dayak merusak hutan. Di masa itu, orang Dayak yang menjalankan tradisi ladang berpindah dituding sebagai penyebab kebakaran hutan. Padahal, di saat yang sama, hutan Kalimantan juga menghadapi tekanan besar dari aktivitas industri kehutanan. Orde baru di masa itu memberikan izin hak pengusahaan hutan kepada perusahaan. Penebangan kayu untuk kepentingan industri berlangsung dalam skala besar.
Saat ini wajahnya berubah tapi nafas kehancurannya tetap sama bahkan menjadi-jadi. Meskipun di ujung mikrofon dan di depan layar penguasa seolah peduli dan menaruh sikap prihatin dan tanggap, akan tetapi pemandangan itu hanyalah sandiwara pelengkap seumpama kosmetik yang menutupi kelusuhan birokrasi, kekerutan tata kelola, dan kejelekan etos mentalitas struktural.
Di masa kini semua berlangsung lewat jalur kebijakan yang terang menderang melenggangkan gerak pengusaha yang jelas birahi terhadap keuntungan. Atas nama pembangunan semua cara dijejali dengan wajah kemakmuran bersama.
Asap di Kalimantan belum sepenuhnya menghilang. Namun hantu di pulau lain sudah menyerukan sepatah kata bernama “Garap”. Sabdanya terucap bahwa 12,7 juta hektare siap dimanfaatkan untuk pengembangan bahan bakar nabati biodiesel. Edan betul, belum kering keringat para pemadam api dan tangisan umat di tanah Borneo, kini mereka malah diguyur dengan air seni racikan dedemit bergelar “utusan khusus”.
Biodiesel dan Mitos Kemandirian Energi
Kalimantan sudah terlalu lama menanggung beban kerakusan industri sawit. Jutaan hektare tanah telah dibuka, hutan diganti hamparan monokultur, dan ruang hidup masyarakat pelan-pelan didesak atas nama pertumbuhan ekonomi. Indonesia kini memiliki sekitar 16,83 juta hektare perkebunan sawit. Pada 2025, produksi CPO dan PKO nasional mencapai 56,553 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri hanya berada di angka 24,772 juta ton. Lantas, masih kurang apa lagi? Berapa luas tanah yang harus dikorbankan supaya ambisi pertumbuhan ini dianggap cukup? Menghela nafas pun tak cukup, pengelola negara ini sudah kerasukan jin sawit.
Borneo jangan terus diperlakukan seperti gudang raksasa milik negara, tempat bahan baku dikeruk, keuntungan dibawa pergi, sementara kerusakan ekologis dan penderitaan sosial ditinggalkan untuk ditanggung masyarakat setempat. Enak betul, yang menikmati hasilnya bisa duduk manis menghitung keuntungan, sedangkan yang tinggal di sekitar perkebunan harus berhadapan dengan tanah yang berubah, hutan yang menghilang, dan ancaman bencana yang terus mengintai.
Sekarang semuanya dibungkus dengan istilah yang terdengar mulia bernama kemandirian energi. Biodiesel disebut sebagai jalan keluar, transisi energi dijadikan alasan, dan ekspansi perkebunan seolah mendapat pakaian baru bernama pembangunan berkelanjutan. Padahal, kalau ukuran keberhasilan hanya dihitung dari berapa banyak bahan bakar yang diproduksi, kita sedang menyaksikan cara lama yang diberi nama baru. Hutan dihitung sebagai lahan potensial, pohon dianggap hambatan produksi, dan masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan keputusan yang belum tentu berpihak kepada mereka.
