Oleh: Kristoforus Bagas Romualdi, M.Pd.*
WACANA menghapus kenaikan kelas otomatis kembali mengemuka pada awal Oktober 2026 setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menanggapi usulan Dewan Pendidikan dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha. Menurut Mu’ti, kebijakan tidak naik kelas berpeluang diterapkan mulai tahun ajaran 2027, meskipun pemerintah masih menunggu kajian akademik dan masukan para ahli. Alasan yang ia sampaikan cukup tegas, yakni banyak murid mengikuti “rumus RMS” atau rajin malas sama saja. Ungkapan itu menggambarkan kegelisahan bahwa kenaikan kelas otomatis telah membuat sebagian siswa kehilangan alasan untuk bersungguh-sungguh belajar.
Kegelisahan tersebut sejalan dengan pandangan sejumlah ahli. Pemerhati pendidikan Doni Koesoema A. menilai kebijakan semua siswa naik kelas membuat siswa tidak termotivasi dan tidak adil, karena anak yang malas dan anak yang rajin sama-sama naik kelas. Pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya Achmad Hidayatullah juga melihat adanya paradoks, yakni siswa terus naik kelas, tetapi kompetensinya belum tentu ikut naik. Bagi kedua ahli ini, kenaikan kelas semestinya mencerminkan penguasaan kompetensi, bukan sekadar prosedur administratif setelah satu tahun pembelajaran selesai.
Meski demikian, tidak semua pihak sepakat dengan arah tersebut. Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta pemerintah memikirkan ulang kebijakan ini karena dapat mencederai keadilan bagi anak-anak yang mengandalkan sekolah untuk mengubah nasibnya. Menurutnya, hal yang perlu dibenahi adalah sistem pembelajaran, kurikulum, dan kompetensi guru, bukan hukuman bagi siswa. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang Erna Yayuk juga mengingatkan bahwa tinggal kelas tanpa pendampingan yang memadai berisiko menurunkan kepercayaan diri, menimbulkan stigma, dan mendorong siswa putus sekolah.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tinggal kelas tidak sesederhana mengembalikan aturan lama atau mempertahankan sistem yang berlaku sekarang. Menurut hemat penulis, hal terpenting adalah memastikan bahwa keputusan tidak naik kelas tidak berubah menjadi bentuk hukuman bagi siswa. Sebab, keputusan tersebut semestinya merupakan hasil dari proses evaluasi yang mempertimbangkan perkembangan belajar dan berbagai upaya pendampingan yang telah dilakukan. Perlu diingat bahwa nilai rapor yang rendah pada akhir tahun tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari persoalan pembelajaran yang seharusnya dapat dikenali sejak awal semester. Dengan demikian, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah seorang siswa layak tinggal kelas, tetapi juga sejauh mana sekolah telah menjalankan tanggung jawab pendidikannya.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena siswa adalah anak dan remaja yang masih di bawah umur. Pada usia ini, mereka belum sepenuhnya bijaksana dan dewasa dalam memaknai arti penting belajar, sehingga sebagian besar dari mereka lebih banyak didorong oleh motivasi eksternal ketika berdinamika di sekolah. Di sinilah guru diharapkan memberikan pendampingan yang utuh terhadap siswa, termasuk yang dianggap bermasalah, misalnya mencari tahu penyebab siswa yang tidak masuk sekolah dan menelusuri penyebab siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Pendampingan itu juga harus disertai komunikasi rutin dengan orang tua agar persoalan anak di rumah dan di sekolah dapat ditangani bersama.
Setelah seluruh pendampingan dan komunikasi dengan orang tua dijalankan, barulah guru memiliki dasar yang kuat untuk menilai. Apabila siswa tetap tidak menunjukkan tanda perubahan setelah mendapat bimbingan dan kesempatan, keputusan tinggal kelas dapat diambil sebagai langkah terakhir yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini tidak boleh dijadikan jalan pintas bagi guru untuk menghindari tanggung jawab dalam mendidik. Guru yang langsung menjatuhkan keputusan tinggal kelas tanpa pernah menelusuri keadaan siswanya sesungguhnya sedang memindahkan kegagalan mendidik ke pundak anak.
Di satu sisi, tanggung jawab guru pun tidak berhenti ketika keputusan tinggal kelas diumumkan. Siswa yang mengulang kelas justru membutuhkan pendampingan dan perhatian khusus agar dapat mengejar ketertinggalan dan memulihkan kepercayaan dirinya. Siswa dalam posisi ini rentan mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tertinggal dari teman sebayanya. Kondisi tersebut akan semakin buruk bila ia menerima perlakuan diskriminatif, seperti dicap bodoh atau malas, apalagi jika perlakuan itu datang dari gurunya sendiri.
Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang layak dipertimbangkan sebelum kebijakan ini diterapkan pada 2027. Pemerintah perlu menerbitkan pedoman tahapan pendampingan wajib, mulai dari pemantauan kehadiran, penelusuran tugas, remedial, hingga pertemuan dengan orang tua, yang seluruhnya harus terdokumentasi sebelum keputusan tinggal kelas diambil. Sekolah juga perlu menyiapkan program pendampingan bagi siswa yang mengulang dengan melibatkan wali kelas dan guru bimbingan dan konseling, sekaligus menegakkan larangan perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Dengan begitu, keberhasilan kebijakan ini tidak diukur dari banyaknya siswa yang tinggal kelas, melainkan dari banyaknya siswa yang terselamatkan oleh pendampingan gurunya.**
