Oleh: Dr. R. Herlina, MH.,CPM.,CPC.
HAKIKATNYA, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang disatukan sebagai suami istri dengan tujuan terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menuju gerbang perkawinan perlu persiapan secara baik karena perkawinan bukan untuk sementara waktu, melainkan selamanya sampai ajal menjemput.
Adapun salah satu persiapannya adalah batas minimal usia perkawinan, baik pria maupun wanita, minimal 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang sebelumnya mengatur usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun). Perubahan batas usia minimal perkawinan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak dari berbagai dampak negatif perkawinan usia dini. Dari sisi perlindungan anak, kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum, melindungi anak terutama anak perempuan, dari eksploitasi dan risiko pernikahan di bawah umur, serta menghindari diskriminasi di mana anak perempuan kerap diperbolehkan menikah lebih cepat meski memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki.
Kemudian, dari sisi kesehatan reproduksi, batasan usia tersebut akan melindungi organ reproduksi perempuan yang belum berkembang sempurna jika berada di bawah usia 19 tahun, sehingga memperkecil risiko komplikasi kehamilan, persalinan, hingga risiko stunting pada anak. Pernikahan dini yang dapat meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) pun dapat ditanggulangi.
Pertimbangan lainnya adalah kesiapan mental dan psikologis. Anak berusia di bawah 19 tahun umumnya secara emosional belum stabil memikul tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga rentan memicu konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diharapkan, rantai kemiskinan struktural dapat diputus melalui dukungan penuh dalam pemenuhan hak anak untuk menyelesaikan pendidikannya, meskipun belum sampai ke jenjang perguruan tinggi. Batas minimal usia perkawinan 19 tahun ini berdampak pula dalam menekan tingginya angka perceraian akibat pernikahan pada usia anak. Meskipun demikian, hukum masih memberikan peluang melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak.
Berkenaan dengan perkara dispensasi nikah, dalam praktiknya di masyarakat hal tersebut masih saja terjadi meski telah ada regulasi yang jelas. Perkawinan anak hakikatnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, melainkan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Pada akhirnya, pemberian dispensasi kawin sebagai dasar pengambilan keputusan merupakan upaya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child). Kedudukan ini memiliki arti penting baik dalam hukum nasional maupun internasional, termasuk dalam meninjau faktor budaya dan tradisi, ekonomi, kehamilan sebelum perkawinan, serta rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan.
Dari perspektif hukum Islam, keputusan yang diambil menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum, yang sejalan dengan konsep maṣlaḥah mursalah. Penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak dan masa depannya, sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan tegas mewajibkan hakim untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak. Hal ini mencakup kesiapan fisik, mental, pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga sebelum menjatuhkan penetapan.
Perma ini ditetapkan agar hak anak mendapatkan perlindungan, terhindar dari perkawinan anak, serta memperoleh kepastian atas kepentingan terbaik bagi dirinya. Dalam persidangan, orang tua selaku pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, serta orang tua calon suami/istri wajib hadir.
