Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

UU Satu Data Indonesia dan Benteng Pelindungan Data

H
Penulis: Hanif❯
Soependi,S.Si, MA
Soependi,S.Si, MA

Advertisement

Oleh: Soependi*

DI era transformasi digital pemerintahan, data tidak lagi sekadar catatan administratif yang tersimpan pasif di rak arsip (server). Data telah bertransformasi menjadi komoditas strategis nasional sekaligus kompas utama penyusunan kebijakan publik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat. Kelahiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) merupakan langkah hukum yang progresif. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan empat pilar utama tata kelola data nasional: Standar Data, Metadata Baku, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan Data Induk. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, pada Selasa, 6 Oktober 2026. Rapat ini digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (medcom.id).

Konsep interoperabilitas data menjadi penting di tataran operasional, membuka pintu pertukaran data antar-sistem digital pemerintah pusat dan daerah. Ketika data diintegrasikan ke dalam satu arsitektur terhubung tanpa benteng keamanan siber yang berlapis (defense-in-depth), titik kerentanan tunggal (single point of failure) dapat membahayakan privasi puluhan juta warga negara. Menyatukan data untuk efisiensi layanan publik perlu diimbangin aspek keamanan siber.

Advertisement

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengharuskan setiap Lembaga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) publik menerapkan prinsip privacy by design dan privacy by default. Pemerintah sebagai pengumpul data skala raksasa wajib memiliki akuntabilitas tinggi. Integrasi data statistik dan data sektoral tidak boleh melanggar hak-hak privasi individu warga negara. Kehadiran lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen menjadi penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan data dalam kerangka SDI tidak disalahgunakan untuk pengawasan massal (mass surveillance) tanpa dasar hukum yang sah.

Sebagai Badan Pusat Statistik (BPS) yang diamanatkan sebagai Pembina Data Statistik dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), BPS mengemban posisi kunci sekaligus penuh tantangan. Transformasi ini mengubah peran BPS dari sekadar instansi pengumpul data tunggal melalui sensus dan survei menjadi orkestrator dan "wasit" metodologi bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. BPS bertanggung jawab penuh menetapkan standar data, pembakuan metadata, serta pedoman teknis agar statistik sektoral di seluruh Indonesia memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tugas mulia ini dihadapkan pada tantangan kelembagaan. BPS perlu menyelaraskan ribuan indikator statistik yang beragam dan dibekali kewenangan eksekusi sanksi yang cukup kuat terhadap instansi yang enggan mematuhi standar.

Dari kacamata pembinaan, kendala terbesar BPS terletak pada ketimpangan kapasitas metodologis dan literasi data di tingkat Produsen Data (kementerian/dinas) serta Walidata (Dinas Kominfo). Banyak instansi daerah yang belum memiliki sumber daya manusia bermutu di bidang statistik, sehingga data yang dihasilkan sering kali tidak dilengkapi metadata yang baku atau menggunakan definisi operasional. Kondisi ini menempatkan BPS dalam posisi harus menjaga benteng integritas dan akurasi statistik nasional sesuai standar internasional, tetapi di sisi lain terus didorong meng-akselerasi pemenuhan target integrasi data nasional. Dengan pendampingan teknis yang berkelanjutan dan komitmen tinggi dari pimpinan instansi, fungsi pembinaan BPS dapat optimal menjalankan verifikasi administratif.

Advertisement

Oleh karena itu, penguatan peran BPS sebagai Pembina Data merupakan kunci hidup-matinya keberhasilan Satu Data Indonesia. Pemerintah pusat dapat memberikan legitimasi kewenangan dan dukungan sumber daya yang proporsional bagi BPS untuk melakukan audit kualitas data secara berkala, serta menjadikan kriteria standar BPS sebagai syarat mutlak sebelum suatu data publik dapat dibagipakaikan. Hanya dengan menegakkan independensi dan wewenang BPS sebagai otoritas pembina statistik yang disegani, Indonesia mampu membangun fondasi data nasional yang presisi, sahih, dan dapat diandalkan sebagai kompas pembangunan bangsa di masa depan.

Di tingkat daerah, posisi Walidata (Dinas Kominfo) dan Produsen Data (Dinas Teknis) terbentur oleh ketimpangan anggaran digital serta kelangkaan talenta SDM pengelola data (data engineer, data analyst, dan spesialis keamanan siber). Banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi turunan maupun standar teknis metadata, sehingga data daerah yang disetorkan ke portal pusat sering kali belum memenuhi baku mutu standar data nasional.

Bagi dunia usaha, kelahiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) pada dasarnya menjanjikan kepastian iklim investasi dan efisiensi operasional yang sangat dibutuhkan. Selama ini, para pelaku usaha kerap terjebak dalam labirin birokrasi akibat tumpang tindih data antar-kementerian dan pemerintah daerah, mulai dari perbedaan angka konsumsi pasar, data perizinan lahan, hingga statistik ekspor-impor. Ketersediaan data pemerintah yang terstandarisasi dan terintegrasi dapat menjadi kompas navigasi bisnis yang akurat dalam memetakan risiko, mengukur potensi pasar, serta mengeksekusi ekspansi bisnis secara presisi.

Namun, dari kacamata pelaku industri, realisasi Kebijakan Satu Data masih berada di persimpangan jalan antara harapan efisiensi dan beban kepatuhan (compliance cost). Di satu sisi, dunia usaha dituntut untuk rutin mengintegrasikan data operasional—seperti data ketenagakerjaan, kewajiban lingkungan, hingga transaksi digital—ke dalam platform pemerintah. Di sisi lain, prinsip keterbukaan data belum berjalan dua arah; sektor swasta kerap diwajibkan menyetor data masif tanpa mendapatkan kemudahan akses balik (data reciprocity) terhadap agregat data publik yang valid. Risiko ini kian diperberat oleh ancaman serangan siber serta kewajiban ketat Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menempatkan perusahaan dalam posisi rentan sanksi jika terjadi kebocoran data.

Advertisement

Artikel Terkait

Kerja 1 Jam dalam Seminggu Sudah Dihitung Bukan Pengangguran, Ini Penjelasan BPS

Kerja 1 Jam dalam Seminggu Sudah Dihitung Bukan Pengangguran, Ini Penjelasan BPS

BPS menghitung orang yang bekerja minimal satu jam seminggu sebagai penduduk bekerja. Simak kategori jam kerja dan data terbaru 2026.

BPS Catat NTP Kalbar Turun 1,10 Persen, Harga Kelapa Sawit Jadi Penyumbang Terbesar

BPS Catat NTP Kalbar Turun 1,10 Persen, Harga Kelapa Sawit Jadi Penyumbang Terbesar

NTP Kalbar turun 1,10 persen pada Oktober 2026. Penurunan terbesar dipengaruhi harga kelapa sawit yang melemah.

Sektor Jasa Serap 61 Persen Tenaga Kerja Singkawang: Polres dan BPS Koordinasi Bantu Pencari Kerja

Sektor Jasa Serap 61 Persen Tenaga Kerja Singkawang: Polres dan BPS Koordinasi Bantu Pencari Kerja

Sektor jasa menyerap 61,10 persen tenaga kerja Singkawang berdasarkan data Agustus 2025. Polres dan BPS berkoordinasi memanfaatkan data kete

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer