
Oleh: Novi Fitriana Dewi*
PADA 19 Oktober 2026, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menambah jumlah perusahaan yang dikenai sanksi administratif terkait kebakaran hutan dan lahan dari 26 menjadi 32, tersebar di tujuh provinsi. Areal terbakar yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan itu mencapai 12.926,74 hektare. Sembilan di antaranya berada di Kalimantan Barat (Kalbar).
Penindakan itu penting. Tetapi sanksi bukan garis akhir. Tanpa laporan pemulihan yang terbuka, sanksi berhenti sebagai pengumuman. Apakah areal yang terbakar benar-benar dipulihkan, dan bisakah publik memeriksanya?
Status hukum yang harus dirajut sendiri
Daftar 19 Oktober hanya menyebut sembilan singkatan untuk Kalbar: MRU, WE, HKI, MPM, MPK, DAS, WSP, FI, dan WLJ, tanpa menjelaskan jenis sanksi masing-masing. Jawabannya harus dicari dari pengumuman-pengumuman lain.
Pada 25 Agustus, Kemenhut menyebut empat perusahaan Kalbar: PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP. PT MPK dibekukan izinnya sekaligus dikenai paksaan pemerintah karena kebakaran di arealnya luas dan berulang, sementara tiga lainnya dikenai paksaan pemerintah. Pada 3 September, lima perusahaan lain diumumkan lewat siaran pers 4 September: PT MRU, PT HKI, PT MPM, PT DAS, dan PT WLJ, dengan sanksi dari pembekuan hingga paksaan pemerintah. Belakangan, pada 21 September, izin PT WLJ dicabut bersama empat perusahaan lain, naik dari sanksi sebelumnya.
Ada satu nama yang tidak cocok: "WE" di daftar Oktober, sementara di pengumuman Agustus tertulis "WEL". Bisa jadi entitas yang sama, tetapi tanpa konfirmasi resmi saya tidak menyimpulkannya. Ketidakpastian kecil ini justru gambaran masalahnya: untuk mengetahui status hukum sembilan perusahaan, publik harus mencocokkan sendiri potongan siaran pers yang tidak sepenuhnya terhubung.
Pemulihan yang belum bisa diukur
Kemenhut menyatakan pelaksanaan sanksi, termasuk kewajiban pemulihan ekosistem, diawasi Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan. Dalam penelusuran saya terhadap siaran pers yang tersedia, belum saya temukan laporan berkala yang merinci capaian pemulihan per perusahaan.
Padahal dasar hukumnya ada. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mewajibkan pemegang izin melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di areal kerjanya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur paksaan pemerintah, termasuk kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup pada Pasal 80. Kewajiban pemulihan seperti ini butuh indikator yang bisa diuji. Jika areal terbakar itu gambut, indikatornya mencakup luas yang dipulihkan, jumlah sekat kanal yang dibangun atau diperbaiki, dan tinggi muka air tanah sesuai standar teknis.



