Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hendrikus Adam, koordinator aksi menyampaikannya seusai bertatap muka dengan perwakilan DPRD Kalbar. ”Selama ini wacana pembangunan PLTN di Kalbar terus digaungkan dan bergulir. Namun cenderung ditutupi pihak promotor dari BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) dan stackholder berkepentingan. “Kami menbgkritisi penilaian BATAN bahwa nuklir merupakan energi terbarukan. Bagi kami tindakan sengaja didegungkan justru salah besar. Bisa menyesatkan bagi kita. Penting soal nuklir disampaikan ke khalayak ramai (masyarakat Kalbar),” ucapnya.
Hendrikus menilai apa disampaikan BATAN sepenuhnya tidak benar di berbagai media. Publik Kalbar harusnya lebih tahu dan paham apa yang dilakukan selama ini mengenai agenda PLTN di Kalbar tak terbuka dan transparan.
“Cenderung infromasi listrik tenaga nuklir tidak disampaikan dengan baik. Pihak promotor, BATAN dan stackholder pernah menyampaikan empat yahun lalu, warga Kalbar tidak menolak PLTN. Info terbaru disampaikan mayoritas warga Kalbar menerima,” katanya. ”Informasinya tak mendasar dan penting diluruskan,” ujar aktivitas lingkungan Kalbar ini.
Dia meminta pemerintah pusat hingga ke daerah harusnya memprioritaskan pengembanan energi terbarukan tetapi tidak berbahaya bagi masyarakat. Energy terbarukan memang menjadi pilihan kemandirian, pemerataan energi bagi warga Kalbar dan Indonesia. “Bukannya memaksakan PLTN. Energi Nuklir jelas mempunyai beragam asfek bahaya dan sangat prioritas dipertimbangkan sebagai pilihan paling akhir dibanding energi terbarukan lain,” ucapnya.
Menurutnya banyak kasus di negara berkembang lebih duluan menertapkan sumber daya dan teknologi mumpuni energi nuklir. Nyatanya juga memunculkan bencana bagi warga di sana. Padahal, kurang apalagi. Penelitian dan kajiannya lebih mantap juga mendalam. Sumber Daya Manusia juga mumpuni,” ungkapnya.
Seandainya BATAN dan pemerintah menjamin keselamatan dan akan aman, nuklir tidak bisa diprediksi begitu saja. Ada saja kemungkinan Indonesia dan Kalbar berada dalam cincin api. Bencana rentan terjadi termasuk di Kalbar.
“Tidak ada benar-benar aman, yang namanya energi nuklir. PLTN itu ibarat makanan. Penting dipilih masyarakat dan jadikan pilihan paling akhir saja,” tuturnya.
Energy terbarukan di Kalbar saja belum dikelola secara maksimal saja. Banyak energi terbarukan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan warga di Kalbar. Masyarakat diharapkan paham dengan konteks atau situasi dampak energi PLTN kalau terwujud akan seperti apa.
Adam mengaku heran pemerintah Kalbar cenderung merespon rencana pembangunan PLTN di Kalbar tanpa mendengar suara mayoritas publik. Di DPRD sendiri, dia mengaku kaget belum update mengenai rencana kebijakan pendirian PLTN di Kalbar.
“Kalau DPRD saja baru ngeh. Apalagi kami.Secara kesempartan DPRD punya kesempatan lebih banyak tahu akses pembangun dan perencanan kedepan di Kalbar untuk hajat hidup orang banyak soal listrik,” katanya. “Kami kagek pernyataan anggota DPRD Kalbar baru dengar PLTN sekarang. Namun seakan-akan yakin bahwa PLTN pilihan terbaik,” timpalnya.
Syarif Amin Muhammad, anggota DPRD Kalbar yang menerima rombongan Aliansi Kalbar Tolak PLTN menyebutkan bahwa aspirasi kawan-kawan Aliansi sudah diterima. Secepatnya disampaikan ke pemerintah pusat. Ia juga mewanti-wanti jangan sampai gerakan ditunggangi. “Memang harus dikaji mendalam mengenai bahaya dan manfaat PLTN bagi Kalbar. Sehingga kajian tersebut dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan,” ucapnya.
Soal PLTN nantinya akan dibahas lebih dalam di Komisi IV. Soal apa ada energi pilihan terbarukan paling cocok aman bagi masyarakat Kalbar dan lingkungan juga akan dikupas. Terpenting pilihan PLTN harus dikembalikan ke masyarakat setempat dan Kalbar. ”Apa menerima atau tidak. Di kalbar ada struktur masyarakat. Ada asosiasi semacam MABM, DAD dan organisasi lain. Harus ditampung. Tidak serta merta bisa diputuskan ditolak dan diterima,” ujar dia.(den)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



