Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Budi Resmi Gantikan Akhmadsyah

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
Herawan Utoro
Herawan Utoro
PONTIANAK - Budi Sulistia resmi menggantikan Akhmadsyah, sebagai anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, fraksi Gerindra. Pergantian antar waktu itu, telah disetujui Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Dari dokumen yang didapat Pontianak Post, Gubernur Kalimantan Barat, telah mengeluarkan surat keputusan 1195/PEM/2022, Tentang Peresmian Pemberhentian Akhmadsyah dan Peresmian Pengangkatan Budi Sulistia Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat tersebut, ditetapkan pada 21 Oktober 2022 dan ditandatangani, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Kuasa hukum Uray M Zaein, Herawan Utoro, mengatakan, atas keputusan Gubernur Kalbar yang menyetujui usulan Budi Sulistia sebagai pengganti Akhmadsyah, pihaknya pada, Senin 31 Oktober telah melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Kalimantan Barat, atas keputusan gubernur yang mengesahkan pengangkat Budi Sulistia sebagai pengganti Akhmadsyah.

Herawan menjelaskan, surat keberatan tersebut dilayangkan, dengan alasan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya (KPUD KKR) didalam melakukan verifikasi syarat calon PAW anggota DPRD KKR, KPUD KKR tidak meneliti dan memeriksa Budi Sulistia tidak lagi memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon anggota DPRD KKR.

Menurut Herawan, Herawan, sebelum Akhmadsyah meninggal pada 13 Juni 2022, Budi Sulistia sudah tidak lagi menjadi anggota partai Gerindra. Yang bersangkutan pada 4 Maret telah pindah dan terdaftar sebagai anggota dan pengurus di partai politik lain yakni Partai UMMAT Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021-2025.

"Budi Sulistia diketahui menjabat sebagai, Wakil Bendahara Partai Ummat sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai UMMAT bertanggal 4 Maret 2022," kata Herawan, Minggu (30/10)

Herawan menyatakan, hal itu diperkuat secara faktual, Budi Sulistia telah mengenakan baju dan atribut dari Partai UMMAT sebagaimana ternyata dari dokumentasi photo-photo yang telah diserahkan pihaknya kepada Gubernur Kalbar dan KPUD KKR.

"Dengan pindahnya Budi Sulistia ke Partai UMMAT maka berdasarkan pasal 4 huruf d ART dari Partai Gerindra, Status dari Budi Sulistia konsekuensi yuridisnya berakhir keanggotaan dan kepengurusaannya di Partai GERINDRA, sejak yang bersangkutan menjadi anggota dan pengurus dari Partai UMMAT," tegas Herawan.

Herawan menyatakan, bahwa Klarifikasi yang diperoleh KPUD KKR dari Mansyur Zahri selaku Ketua DPC Partai Gerindra yang menyatakan Budi Sulistia tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah dipecat oleh DPP Partai Gerindra adalah Irrelevan dengan pindah kepartai lain (Vide Differensiasi Berakhirnya Keanggotaan dalam pasal 4 huruf d ART dari Partai Gerindra).

Menurut Herawan, KPUD KKR belum meneliti dan memeriksa derta memverifikasi kebenaraan dari permohonan keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihaknya, terkait Budi Sulistia tidak lagi memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon PAW anggota DPRD KKR sebagaimana ternyata dari berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya,  Nomor:14/PY.03.1-BA/2022 tanggal 19 September 2022 Tentang Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya dari Partai Gerakan Indonesia Raya, berdasarkan dan beralasan fakta-fakta sebagai berikut.

Yakni, lanjut Herawan, KPUD KKR belum melakukan klarifikasi dan belum berkoordinasi dengan pengurus DPP partai UMMAT terkait status dari Budi Sulistia dalam keanggotaan dan kepengurusan di partai UMMAT sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai UMMAT bertanggal 4 Maret 2022.

Ketua DPC Partai GERINDRA KKR, tambah Herawan, tidak mempunyai kapasitas untuk mengklarifikasi Budi Sulistia bukan merupakan anggota maupun pengurus partai UMMAT.

Bahwa Klarifikasi yang diperoleh KPUD KKR dari Budi Sulistia yang menyatakan benar sebagai anggota partai Gerindra dan tidak pernah menjadi anggota partai lain bertentangan dengan SK.DPP Partai UMMAT No.0020/01.61/SK.Kep-I.R-I/DPP.PU/2022, tanggal 4 Maret 2022;`

KPUD KKR belum memperoleh Klarifikasi Budi Sulistia terkait status keanggotaan dan kepengurusan dalam partai UMMAT Kalimantan Barat sesuai SK DPP Partai UMMAT tersebut dan terkait baju dan atribut dari partai UMMAT yang dikenakan oleh yang bersangkutan.

"Klarifikasi yang diperoleh KPUD KKR dari Mansyur Zahri selaku Ketua DPC partai Gerindra KKR dan Budi Sulistia tidak didukung dengan klarifikasi dari pengurus DPP Partai UMMAT," terang Herawan.

Herawan menegaskan, berdasarkan dan beralasan yuridis dan fakta-fakta yang cukup menurut hukum tersebut, maka Budi Sulistia tidak lagi memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon PAW anggota DPRD dan atau premateur untuk diusulkan sebagai calon PAW anggota DPRD. Bahwa yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon PAW anggota DPRD KKR adalah kliennya, yakni Uray M Zaein selaku calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan ke lima.

Menurut Herawan, adapun alasan mengapa kliennya lebih memenuhi syarat, yakni calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Gerindra DPC.KKR, Dapil I, Kecamatan Sungai Kakap yakni sebagai Bani Amin, perolehan suara terbanyak ketiga namun yang bersangkutan telah meninggal. Tuti Amelia, perolehan suara terbanyak ke empat, namun yang bersangkutan telah dilantik menjadi ASN Pegawai P3K.

"Uray M Zaein, perolehan suara terbanyak kelima, masih aktif selaku anggota Partai Gerindra sampai dengan saat ini," tutur Herawan.

Herawan menyatakan, berdasarkan dan beralasan yuridis dan fakta-fakta yang cukup menurut hukum tersebut, maka pihaknya mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat agar sudi kiranya berkenan melakukan perubahan, pencabutan, penundaan dan pembatalan keputusan yang telah ditetapkan.

"Bahwa keberatan ini merupakan upaya penyelesaian administratif yang harus kami lalui, sebelum mengajukan gugatan di PTUN Pontianak," pungkas Herawan.

Untuk diketahui dari informasi yang diimpun Pontianak Post, Budi Sulistia, pada Senin 31 Oktober (hari ini) akan diambil sumpah jabatan sebagai pengganti Akhmadsyah di gedung DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jalan Wonodadi II, Kecamatan Sungai Raya. (adg)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Masih Ada Desa Blank Spot, DPRD Kubu Raya Dorong Pemerataan Akses Internet

Masih Ada Desa Blank Spot, DPRD Kubu Raya Dorong Pemerataan Akses Internet

DPRD Kubu Raya dorong pemerataan internet hingga pelosok desa melalui penguatan infrastruktur digital dalam program 2027.

DPRD Kubu Raya Bakal Audiensi dengan DPR RI, Perjuangkan Solusi Kelangkaan Solar di Batu Ampar

DPRD Kubu Raya Bakal Audiensi dengan DPR RI, Perjuangkan Solusi Kelangkaan Solar di Batu Ampar

DPRD Kubu Raya akan mengawal keluhan warga Batu Ampar soal kelangkaan solar, pemadaman listrik, dan tarif angkutan sungai.

Tronton Melintas di Jam Sekolah Disorot, DPRD Kubu Raya Minta Pengawasan Diperketat

Tronton Melintas di Jam Sekolah Disorot, DPRD Kubu Raya Minta Pengawasan Diperketat

DPRD Kubu Raya meminta pengawasan tronton diperketat dan jam operasional diatur agar keselamatan pelajar lebih terjamin.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer