Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Partai Buruh Anggap Bisa Cederai Demokrasi
JAKARTA – Manuver politik terus bermunculan menjelang Pemilu 2024. Kemarin (8/4) jajaran petinggi PAN berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, para petinggi Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang juga bersilaturahmi dengan menteri pertahanan tersebut.
Kedatangan rombongan PAN yang dikemas dalam nuansa Safari Ramadan itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan. Dalam perjumpaan sekitar satu jam tersebut, Prabowo juga hadir langsung.
Setelah pertemuan, Prabowo menyatakan bahwa silaturahmi adalah bagian dari komunikasi menjelang pemilu.
”Saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat, dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa,” ujarnya.
Bagi Prabowo, PAN bukan sosok baru. Pada dua kali pilpres terakhir, PAN ikut mengusung dirinya. Prabowo mengakui, salah satu agenda pertemuan kemarin adalah membahas koalisi besar kebangsaan. Khususnya menyangkut format koalisi.
”Kami jadi pemimpin partai. Ya, kami sekarang yang harus capek untuk mencari format,” katanya.
Disinggung soal keinginan PDIP bergabung dalam koalisi dengan syarat mendapat posisi RI-1 (calon presiden), Prabowo menyatakan masih dibahas.
Zulkifli mengamini hal tersebut. Dia menuturkan, pembahasan masih panjang. Bukan tidak mungkin, pihaknya juga akan berkunjung ke PDIP. ”Nanti juga KIB (Koalisi Indonesia Bersatu, Red) bertemu dengan Gerindra,” tuturnya.
Sekjen PAN Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan dilakukan dengan sepengetahuan KIB. Itulah tanda baik kans terbentuknya koalisi besar. Hanya, belajar dari pengalaman sebelumnya, pembentukan koalisi besar berpotensi terjadi di akhir tahapan pemilu.
Sementara itu, Partai Buruh menolak gagasan koalisi besar dalam mengusung capres dan cawapres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai, koalisi besar akan mencederai demokrasi yang sehat. ”Karena akan cenderung membatasi jumlah capres-cawapres,” ungkapnya.
Selain itu, partai politik yang membuat koalisi besar tidak pernah bertanya kepada konstituennya. Menurut Said Iqbal, koalisi besar pada akhirnya hanya akan melahirkan dua pasang capres. Hal itu sekaligus menyempurnakan presidential threshold 20 persen yang membatasi jumlah capres/cawpres. Menurut dia, ide ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani partai politik. ”Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen,” tegasnya.
Terpisah, Dosen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana mengatakan, melihat perkembangan politik koalisi besar pencapresan yang menggabungkan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa terwujud.
"Dalam kacamata para elite, kebutuhan koalisi besar ingin dilakukan atas beberapa dasar pertimbangan, pertama perlunya calon presiden dan wakil presiden yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Pak Jokowi di periode berikutnya," kata Aditya Perdana di Depok, Jabar, Sabtu, (8/4).
Kedua, adanya kebutuhan untuk dapat memenangkan pilpres dengan peluang besar yang ditopang dengan elektabilitas dari capres-cawapres yang tinggi.
Jadi, ada peluang agar pelaksanaan pilpres hanya dilakukan satu ronde saja. Argumennya tentu terkait dengan efisiensi anggaran pemilu.
Ketiga faktor capres dan cawapres dalam penentuan dan kepastian Koalisi Besar ini adalah penting. Tidak mudah mencocokkan figur capres dan cawapres dengan peluang keterpilihan yang baik berdasarkan hasil banyak survei yang ada.
Misalkan, memposisikan Puan Maharani sebagai capres yang disandingkan cawapres siapa pun adalah tidak mudah untuk meningkatkan peluang kemenangan koalisi karena elektabilitas Puan relatif rendah.
Hal yang sama juga terjadi dengan Airlangga Hartarto juga memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Sementara, peluang Ganjar untuk disandingkan dengan cawapres siapa pun yang populer, tentu punya peluang bagus karena elektabilitas Ganjar tinggi.
Masalahnya, di dalam PDIP belum ada putusan dari kedua nama tersebut yang akan resmi dicalonkan. Padahal PDIP juga memposisikan dirinya sebagai faktor penting nanti apabila bergabung.
Keempat adalah hal yang juga menarik ada terkait dengan endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap calon tertentu dalam kerangka Koalisi Besar tersebut.
Ia mengatakan, memang betul berdasarkan survei Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma terakhir, capres yang diyakini dapat melanjutkan agenda Presiden Jokowi adalah bagian dari koalisi yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Namun, pemilih merasa endorsement yang sedang dilakukan presiden tidak serta merta akan 100 persen diikuti oleh pemilih. Mereka akan melihat juga terkait dengan kapasitas dan rekam jejak calon. Dalam konteks itu, endorsement bukan pertimbangan utama pemilih.(far/c14/oni/jp)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



