Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, terdengar anak-anak menyuarakan aspirasi mereka. Menolak nikah muda, menolak putus sekolah dan menginginkan diri mereka dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa, Rabu (26/8).
Aris Munandar, Sambas
Indri Rukmana resah dengan teman-teman seusianya yang memilih nikah muda. Meski itu bukan sepenuhnya pilihan mereka, karena terjebak oleh pergaulan bebas yang membuat mereka hamil, lalu dinikahkan.
Ada pula orang tua yang berpikir untuk segera menikahkan anaknya. Karena melihat pergaulan si anak yang begitu bebas hingga mengarah ke hal yang tidak diinginkan.
"Anak yang lahir dari pernikahan dini di sini biasanya terlantar. Orang tuanya belum bisa bertanggung jawab seutuhnya," ujar gadis berusia 17 tahun ini, Selasa (25/8).
Pernikahan dini yang menimpa anak-anak di perbatasan, tambah Indri, secara otomatis juga membuat pendidikan mereka terputus. Selain nikah muda, putus sekolah di perbatasan juga disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya pendidikan yang masih rendah pada orang tua dan anak-anak. Serta permasalahan ekonomi.
"Udah aku berhenti sekolah aja. Cari kerja di Malaysia," kata Indri menirukan ucapan teman sebayanya yang memutuskan untuk putus sekolah.
Karena itu, Indri yang pada Selasa, 25 Agustus 2020 baru ditetapkan sebagai Presiden Forum Anak Kecamatan Sajingan Besar ini bersama rekan-rekan seusianya yang tergabung dalam forum tersebut membuat program untuk mensosialisasikan peran penting pendidikan bagi masa depan anak. Ia juga memberikan alternatif solusi untuk teman-temannya yang putus sekolah karena masalah ekonomi dengan memberitahu keberadaan beasiswa dan menghubungi stakeholder yang bisa membantu pembiayaan pendidikan.
Siswi di SMAN 3 Teluk Keramat ini juga berharap anak-anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa seperti saat Musrembang. Ia ingin anak juga dapat dipandang seperti orang dewasa yang juga ingin menyampaikan aspirasinya.
"Kami pernah diundang hadir dalam Musrembang desa dari perwakilan Forum Anak Desa. Tapi kami hanya diminta hadir dan menyaksikan. Tanpa diberikan kesempatan berbicara dan menyampaikan aspirasi kami," ujarnya.
Indri berharap, dengan jabatan yang diembannya, ia bisa mengajak teman-teman sebayanya di Sajingan Besar untuk menyuarakan hak-hak anak. "Baik itu pendidikan, perlindungan, hak sipil, kesehatan dan hak anak lainnya," katanya.
Anak-anak ini berani bersuara juga atas bimbingan dari Wahana Visi Indonesia (WVI) yang memiliki program kerja di Sajingan Besar. Ignatius Anggoro selaku Area Program Menejer WVI mengutip data dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) mengatakan bahwa Sambas merupakan salah satu kabupaten dengan angka kekerasan anak tertinggi di Kalimantan Barat. Baik itu kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Termasuk yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga atau orang lain.
Oleh karenanya penting membimbing anak-anak untuk dapat menyuarakan hak-haknya sekaligus mendorong pembuatan payung hukum di tingkat daerah yang dapat melindungi anak-anak. Untuk selanjutnya bisa direplikasi dan diterapkan sampai ke tingkat desa. Peringatan Hari Anak Nasional yang dirayakan WVI bekerjasama dengan Pemda Sambas pada 25 Agustus menjadi momentum untuk mendorong Sambas untuk menjadi Kabupaten Layak Anak.
"Dimulai dulu dengan deklarasi Sajingan Besar menjadi kecamatan layak anak. Juga membentuk forum layak anak di tingkat kecamatan. Kita juga mendorong agar DPRD Kabupaten Sambas untuk segera menyelesaikan Perda inisiatif tentang kabupaten layak anak. Adanya perda tersebut sebagai jaminan untuk menegaskan perlindungan kepada anak-anak kita," pungkasnya, Senin, (24/8). (*)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



