Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“RP3KP diperlukan untuk membuat rencana sektor Pengembangan Kawasan Permukiman yang belum terjawab dalam RTRW, yaitu antara lain Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi PKP? Pola penanganan PKP apa yang diperlukan dan dimana lokasi penanganan atau pembangunan, Bagaimana mengatur alokasi ruang untuk tiap pola penanganan PKP? Hingga bagaimana mengatur kualitas perumahan?” ujar Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Sambas, Eko S.
Menurutnya, dinamika perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sambas membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan pedesaan, ke kawasan yang bercirikan perkotaan. “Perkembangan kebutuhan ruang wilayah dan kondisi daya dukung ruang wilayah yang mengalami pergeseran mengakibatkan peningkatan pertumbuhan kawasan terbangun. Sejalan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Sambas perlu adanya arahan pengembangan kewilayahan sehingga pemanfaatan ruang wilayah oleh pengguna ruang yang secara fungsi mempunyai nilai ekonomis dapat terkendali,” kata Eko.
Sebagai upaya mengantisipasi kondisi yang ada, sebutnya, diperlukan suatu penetapan pemanfaatan ruang yang komprehensif sehingga pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sejalan dengan pembangunan sektor lain. “Supaya terjadi sinkronisasi, dan harmonisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Kabupaten Sambas berdasarkan RPJM dan RTRW Kabupaten Sambas,” katanya.
Di dalam penyusunan RP3KP, di antaranya, sebut dia, memiliki maksud dan tujuan sebagai upaya melaksanakan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, mengidentifikasi permasalahan perumahan dan permukiman, hingga tersedianya data dasar perumahan dan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan dan mudah dikelola. Kemudian, dia menambahkan, sasaran dan kebijakan daerah dalam pemenuhan kebutuhan sektor perumahan dan kawasan permukiman secara terintegrasi dan sistematis akan lebih terdefinisikan.
“Penyusunan itu diharapkan akan terwujud pedoman dan arahan terkait perumahan dan kawasan permukiman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dan bersinergi dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman antar pihak-pihak yang membidangi perumahan dan pihak-pihak lain yang terkait Perumahan dan Kawasan Pemukiman,” kata Eko. Dampak lainnya, sebut dia, dapat menunjang pembangunan ekonomi sosial dan budaya, hingga pemberdayaan pemangku kepentingan.
Setelah seminar penyusunan RP3KP ini, mereka akan menghasilkan naskah teknis penyusunan RP3KP, album peta, dan draf Rancangan Perda. Naskah teknis penyusunan RP3KP, dijelaskan dia, terdiri dari tiga dokumen pelaporan, yakni laporan pendahuluan, laporan data dan analisa, dan laporan akhir. Untuk album peta disajikan mereka dalam format A3, dilengkapi dengan data peta digital, yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis, dan draf Raperda tentang RP3KP beserta naskah akademis. (fah)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



