Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan lebih massa yang merupakan gabungan sejumlah aliansi di antaranya Federasi Hukatan, industri umum, perkayuan, pertanian, dan perkebunan Serikat Buruh Kabupaten Sambas tersebut, langsung diterima Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Staf Ahli Bupati Sambas, Kapolres Sambas, serta jajaran TNI dan dari jajaran Pemkab Sambas.
Dalam aksi yang dikawal pihak Polres Sambas, Kodim, Yonif Sambas, Satpol PP, termasuk Ormas Pemuda Pancasila, sejumlah spanduk kecil bertuliskan nada penolakan dibentangkan, di antaranya terbaca, Warning, Cabut UU Cilaka, Presiden Harus Segera Buat Perppu untuk selamatkan buru; Cukup cintaku yang kau khianati, tapi rakyat jangan.
Setelah diterima di halaman, selanjutnya, melalui perwakilan dari elemen buruh yang turun aksi, dipersilakan masuk ke dalam Aula Utama Kantor DPRD Sambas untuk sampaikan aspirasi.
Lantaran masih di masa pandemi Covid-19, sebelum memasuki ruangan, pemeriksaan suhu tubuh dan barang bawaan dilaksanakan pihak kepolisian, Satpol PP, dan TNI, serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Bahkan, dalam upaya tetap menerapkan protokol kesehatan, Kapolres, dan dari TNI membagikan masker kepada peserta aksi.
Perwakilan massa, Edi Suryadi mengatakan aksi damai dan hearing yang dilakukan mereka, sebagai bentuk sikap penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Pihaknya melihat, terutama tentang ketenagakerjaan, tenaga kontrak itu bebas saja, sehingga meski sudah beberapa kali masa penandatanganan kontrak, tak ada kewajiban diangkat sebagai pegawai tetap. “Kalau dulu, bisa saja dua kali tandatangan masa kontrak, bisa diangkat menjadi tenaga tetap. Tapi di UU Cipta Kerja sekarang itu tak bisa, biar pun berkali-kali, tetap saja tenaga kontrak,” katanya.
Kemudian di Kabupaten Sambas, sebutnya, banyak pekerja atau buruh perkebunan kelapa sawit. Di dalam UU Cipta Kerja, sebut Edi, tak ada mencantumkan secara spesifik upah minimum pekerja perkebunan kelapa sawit.
Peserta aksi lainnya, Gewinsa, menyebutkan, sebagai pekerja, mereka menganggap ada hal-hal yang merugikan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja. “Misalnya adanya pesangon, yang dulunya 32 kali gaji sekarang menjadi 25 kali gaji,” katanya.
Atang, perwakilan peserta aksi menyebutkan adanya anggapan dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja ini lantaran merugikan kaum pekerja. Pihaknya berharap kepada DPRD dan Pemkab Sambas bersedia membubuhkan tanda tangan pada pernyataan sikap yang sudah dibuat, yang intinya menolak diterbitkannya UU Cipta Kerja dan mengharap Presiden RI mengeluarkan Perppu.
“Tuntutan kami, apakah DPRD Kabupaten Sambas dan Pemkab Sambas berani menandatangani pernyataan sikap ini? Kalau mendukung aksi kami, mari bertanda tangan di surat pernyataan untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI (untuk DPRD Kabupaten Sambas) dan ke Presiden RI (untuk Pemkab Sambas),” kata Atang.
Sebelum menandatangani pernyataan sikap, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Arifidiar, menjelaskan bahwa sesuai aturan yang berlaku, sebagai wakil rakyat mereka harus menerima dan meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. “Sebagai perwakilan rakyat dan diamanahkan UU, anggota DPRD Kabupaten Sambas berkewajiban mendengar, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” katanya.
Kemudian Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar, bersama perwakilan dari masyarakat pekerja, menandatangani pernyataan dan komitmen tersebut. Sementara dari Pemkab Sambas, lantaran Penjabatsementara Bupati Sambas Syarif Kamaruzzaman sedang menjalankan dinas ke Pemprov Kalbar, secepatnya akan diminta untuk menandatangani juga. (fah)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



