Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kapolda Kalbar Perintahkan Awasi PETI

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
LUNCURKAN: Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, meluncurkan unit pengolahan sampah menjadi bahan bakar untuk Co-Firing PLTU di TPA Roban, Selasa (22/11). IST
LUNCURKAN: Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, meluncurkan unit pengolahan sampah menjadi bahan bakar untuk Co-Firing PLTU di TPA Roban, Selasa (22/11). IST
SAMBAS - Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Suryanbodo Asmoro menekankan sejumlah hal penting untuk menjadi perhatian seluruh jajaran Polres Sambas. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja di Kabupaten Sambas. Diantaranya, sebut Kapolda Kalbar, peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya di perbatasan negara, kebakaran hutan dan lahan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, masalah BBM, serta pencegahan inflasi.

Sebagai jajaran Polri yang berada di daerah perbatasan. Kapolda mengharapkan jajaran personil Polres Sambas fokus memperhatikan wilayah perbatasan, hal ini sebagai upaya mencegah masuknya peredaran Narkotika dan barang terlarang lainnya antar-negara. “Narkotika merupakan tindak pidana kelas tinggi, karena bisa merusak generasi muda. Terlebih, sekarang ini narkotika bukan saja berasal dari China, tapi dari Malaysia. Sementara Indonesia dianggap sebagai pasar yang menjanjikan para bandar dan pengedar,” kata Kapolda Kalbar.

Begitu juga dengan penyelundupan lainnya yang rawan terjadi di perbatasan. Dimana Indonesia dengan wilayah yang cukup luas, jumlah penduduknya padat, sehingga harus menjadi perhatian bersama. Hal lain yang juga ditekankan Kapolda, yakni pencegahan bersama terjadinya karhutla. Pasalnya kondisi tersebut, tak hanya merugikan masyarakat dalam negeri, tapi sejumlah negara tetangga juga mengeluhkan adanya asap kiriman dari wilayah Indonesia.

“Menjadi trending di luar negeri bahkan dibawa dalam forum  G20 adalah ekspor asap dari Indonesia ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Membakar lahan dilarang, namun ada ketentuan yang diperbolehkan sesuai Pergub Kalbar dengan kewajiban mematuhi aturan yang ada,” katanya.

Kapolda juga menyinggung masalah penambangan emas tanpa izin atau PETI. Seperti baru-baru ini, adanya longsor di lokasi PETI di wilayah Kabupaten Bengkayang dan berbatasan dengan Kabupaten Sambas, yang sekarang sudah diambil alih Polda Kalbar. “Kasus tanah longsor yang terjadi akibat PETI sempat saling lempar antara Sambas dan Bengkayang, tapi akhirnya kasus ini ditangani Polda Kalbar,” katanya.

Begitu juga dengan BBM, Kapolda mengingatkan jajaran Polres Sambas selalu melakukan pengawasan, karena ini merupakan barang subsidi yang penerimanya harus tepat sasaran. “Dampak kenaikan BBM menimbulkan inflasi, untuk wilayah Kalbar patut bersyukur inflasinya tidak besar, hanya sekitar 4 persen, kalau dampak inflasi tinggi maka akan berpengaruh kepada gangguan Kamtibmas,” katanya.

Dalam kunker Selasa (27/9), Kapolda didampingi Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Drs Reguel Siagian, Dirlantas AKBP M Iqbal, Dirkrimsus Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, dan Dirpolair Kombes Pol I Made Sukawijaya. Juga dirangkai kegiatan dilaksanakan, diantaranya bersilaturahmi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Sambas dan tokoh masyarakat. Kemudian memberikan arahan kepada personel kepolisian di wilayah hukum Polres Sambas. Kapolda juga memberikan bansos kepada perwakilan Keluarga Penerima Manfaat dan masyarakat  yang terdampak kenaikan BBM, diantaranya penambang sampan, supir truk, sopir bis, tukang ojek, dan buruh. (fah)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Warga Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku PETI, Limbah Cemari Sumber Air Baku PDAM dan Desa

Warga Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku PETI, Limbah Cemari Sumber Air Baku PDAM dan Desa

Ikan berkurang hingga picu gangguan kesehatan, warga tuntut polisi tindak tegas pelaku tambang emas ilegal di Desa Janjang, Sanggau.

Kawasan Wisata Riam Sekuju jadi Lokasi PETI, Polres Landak Amankan Mesin Dompeng

Kawasan Wisata Riam Sekuju jadi Lokasi PETI, Polres Landak Amankan Mesin Dompeng

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan wisata Riam Sekuju, Landak, dikeluhkan warga karena mencemari sungai, yang kemudian

Kalbar Tetapkan 364 Blok WPR, Tiga IPR di Kapuas Hulu Belum Bisa Beroperasi

Kalbar Tetapkan 364 Blok WPR, Tiga IPR di Kapuas Hulu Belum Bisa Beroperasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas mencapai 19.175,86 hektare

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer