Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Perubahan Fokus Tanggulangi Inflasi

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
DIKLAT: Kepala desa se-Kabupaten Landak mengikuti pendidikan dan pelatihan di UPT Diklat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Anjongan, Senin (21/11). DISKOMINFO LANDAK
DIKLAT: Kepala desa se-Kabupaten Landak mengikuti pendidikan dan pelatihan di UPT Diklat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Anjongan, Senin (21/11). DISKOMINFO LANDAK
SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas menyetujui Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna, Kamis (29/9). Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas, Bahidin menyatakan sejumlah rekomendasi disampaikan DPRD Kabupaten Sambas kepada Pemkab Sambas dalam pelaksanaan APBD Perubahan TA 2022. Diantaranya, sebut politisi Golkar ini, Pemkab harus memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. “Pemkab harus optimis dengan berbagai inovasi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan PAD,” kata Bahidin.

Rekomendasi lainnya, yakni eksekutif diminta fokus dalam belanja wajib untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi yang disebabkan adanya penyesuaian harga BBM. Perlu diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07 /2022 Tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Adapula kewajiban Pemda untuk belanja wajib perlindungan sosial yang digunakan untuk: pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan. Belanja itu juga untuk penciptaan lapangan kerja dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu tersebut dianggarkan sebesar 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.

DTU tersebut tidak termasuk Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaannya. Adapun besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022. Belanja wajib juga tidak termasuk belanja wajib 25 persen dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.

DPRD Kabupaten Sambas selanjutnya juga memberikan rekomendasi kepada Pemkab Sambas untuk menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji P3K yang sudah diambil sumpahnya. Selain itu, Pemkab juga harus menganggarkan dana untuk kegiatan kafilah Kabupaten Sambas untuk ajang MTQ di Ketapang, pembiayaan Pilkades penanganan banjir, kesehatan, pendidikan serta adanya kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar. (fah)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

InJourney Airports Tanam 1.000 Pohon dan Benahi Fasilitas Wisata Pantai Tanjung Api

InJourney Airports Tanam 1.000 Pohon dan Benahi Fasilitas Wisata Pantai Tanjung Api

InJourney Airports mendukung wisata Pantai Tanjung Api melalui penghijauan dan perbaikan fasilitas.

Pemkab Sambas Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat untuk Percepat Pembangunan Perbatasan

Pemkab Sambas Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat untuk Percepat Pembangunan Perbatasan

Bupati Satono mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat dan BNPPDT untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Sambas.

Tingkatkan Kompetensi Guru PJOK, UPGRI Pontianak Gelar Pelatihan Deep Learning

Tingkatkan Kompetensi Guru PJOK, UPGRI Pontianak Gelar Pelatihan Deep Learning

UPGRI Pontianak membekali 25 guru PJOK di Jawai Selatan dengan pelatihan penyusunan modul ajar berbasis Deep Learning.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer