Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Sambas Perhatikan Keberlangsungan UMKM

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
ISTIMEWA / FAH / SAMBAS INFLASI: Rapat koordinasi digelar Pemkab Sambas dalam rangka mengendalikan inflasi di Kabupaten Sambas.
ISTIMEWA / FAH / SAMBAS INFLASI: Rapat koordinasi digelar Pemkab Sambas dalam rangka mengendalikan inflasi di Kabupaten Sambas.
SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan perhatian serius dalam perkembangan dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Salah satunya dengan pensertifikatan lahan tempat usaha serta sertifikasi halal atas produk jualan. Dalam pemberian sertifikat tanah, yang merupakan program Sertifikat.

Hak Atas Tanah (SHAT), menjadi upaya agar lahan atau tempat berusaha memiliki alas hak jelas. Sertifikat juga bisa digunakan untuk mengakses kredit permodalan guna dukung perkembangan usahanya.

Sementara dengan adanya sertifikasi halal, akan memberikan jaminan halal atas produk atau dagangannya. Agar masyarakat sebagai konsumen meningkat kepercayaannya agar apa yang diperdagangkan bisa lebih laku.

Penyerahan sertifikat tanah bagi pelaku UMKM diserahkan Bupati Sambas, H. Satono kepada pelaku UMKM Desa Bekut dan Desa Sempalai Kecamatan Tebas yang dipusatkan di Kantor Desa Bekut. Sebanyak seratus alas hak diserahkan diksempatan tersebut.

Disampaikan Bupati Sambas, penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan Program Sertifikat Hak atas Tanah (SHAT) yang digagas Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas bekerjasama dengan ATR BPN.

"Tujuan penyerahan sertifikat tanah kepada pelaku UMKM ini agar mereka memiliki sertifikasi atas tanah mereka dan mudah mengakses kredit usaha mikro di perbankan," kata Bupati Sambas.

Ada seratus persil sertifikat yang diserahkan. Terdiri dari 50 persil untuk pelaku UMKM di Desa Bekut dan 50 persil untuk pelaku UMKM di Desa Sempalai.

"Mudah-mudahan sertifikat tanah yang sudah diberikan membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Desa Bekut dan Desa Sempalai. Program ini juga menyasar pelaku UMKM di desa lain," katanya.

Selain sertifikat tanah kata Bupati Satono, dia juga menyerahkan sertifikat jaminan halal kepada pelaku UMKM tersebut. Dengan harapan itu bisa meningkatkan kualitas dan kredibilitas usaha mereka.

"Sertifikat halal itu bisa menjadi jaminan bagi pelaku UMKM, misalnya mereka yang usaha kuliner, jualan ayam potong dan sebagainya. Jika sudah memiliki sertifikasi halal, maka kualitas mereka terjamin," katanya.(fah)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Lokal

PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Lokal

PNM mendukung perempuan pelaku UMKM di Pontianak mengembangkan usaha melalui pendampingan, promosi produk lokal, dan fasilitas ramah ibu, se

BCA Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 39 UMKM di Pontianak, Dorong UMKM Berdaya Saing

BCA Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 39 UMKM di Pontianak, Dorong UMKM Berdaya Saing

Tingkatkan daya saing produk, BCA fasilitasi sertifikasi halal gratis dan layanan QRIS untuk puluhan UMKM lokal di Pontianak.

Dorong UMKM Naik Kelas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi Legalitas Usaha di BWU 2026 Untan

Dorong UMKM Naik Kelas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi Legalitas Usaha di BWU 2026 Untan

Kemenkum Kalbar hadir di Bursa Wirausaha Unggulan 2026 Untan Pontianak untuk fasilitasi legalitas usaha dan kekayaan intelektual UMKM.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer