Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konsultasi Ke Badan Pendapatan Daerah Kalbar

A
Penulis: A'an❯

DPRD Kabupaten Sambas berkonsultasi ke Badan Pendapatan Kalbar dalam kaitannya Dana Bagi Hasil Pajak daerah.
DPRD Kabupaten Sambas berkonsultasi ke Badan Pendapatan Kalbar dalam kaitannya Dana Bagi Hasil Pajak daerah.

SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas, melaksanakan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibeberapa sektor. Diantaranya dengan berkonsultasi ke ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Advertisement

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas, Supni Alatas menyampaikan pada Rabu (7/9), DPRD Kabupaten Sambas melalui Badan Anggaran berkonsultasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar. Dalam kegiatan tersebut, beberapa hal dibicarakan, terutama berkaitan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah. “Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sambas, dalam konsultasi itu untuk berbagi informasi saran dan masukan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah di Kalimantan Barat,” kata Supni.

Dalam konsultasi, dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan, kemudian Anggota Banggar DPRD Kabupaten Sambas, TAPD Kabupaten Sambas dan diterima Kabid Retribusi Bapenda Provinsi Kalbar.

Sementara itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan. DPRD Kabupaten Sambas, dihari yang berbeda, yakni pada Kamis (7/9), berkonsultasi ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Advertisement

Konsultasi yang dilakukan, dalam rangka tukar informasi terkait APBD Perubahan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023. “Dalam waktu dekat ini, pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 akan segera dipersiapkan untuk dibahas bersama antara Pemkab dan DPRD, sehingga konsultasi ini bagian dari kesiapan legislatif dalam rangka pembahasan,” katanya.

Di Pihak eksekutif, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas H Fery Madagaskar memimpin rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023,di Ruang rapat Reformasi Birokrasi, pada Selasa (5/9).(fah)

Advertisement

Artikel Terkait

Harga BBM Eceran Tak Masuk Akal, KDMP Diusulkan Jadi Penyalur di Pedalaman Kalbar

Harga BBM Eceran Tak Masuk Akal, KDMP Diusulkan Jadi Penyalur di Pedalaman Kalbar

Disparitas harga solar eceran yang melambung tinggi di daerah pedalaman Kalimantan Barat serta maraknya penyelewengan subsidi mendorong usul

Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan forum komunikasi untuk membahas rencana pengembangan PLTN.

Dari Krisis Listrik hingga Potensi Uranium, PLTN Jadi Bahasan Hangat di Untan

Dari Krisis Listrik hingga Potensi Uranium, PLTN Jadi Bahasan Hangat di Untan

Diskusi energi di Untan membahas peluang PLTN Kalbar, potensi uranium Melawi, krisis listrik, hingga pilihan kapasitas pembangkit nuklir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer