
SAMBAS – Memasuki sekitar dua puluh hari masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di sejumlah titik masih terbilang sepi. Ini termasuk di kawasan yang biasanya dipenuhi dengan atribut yang mempromosikan pasangan calon. Seperti yang terpantau oleh Koran ini, di kawasan bundaran Jalan Lingkar, lokasi tersebut biasanya dipenuhi dengan alat peraga kampanye, mulai dari baliho, bendera, hingga atribut lainnya. Namun, pada Rabu (16/10), masih tampak sepi. Meski ada beberapa APK, jumlahnya tidak sebanyak pada pemilu sebelumnya.
Hal ini pun menjadi pertanyaan bagi sejumlah warga, yang bertanya-tanya mengapa baliho atau alat peraga kampanye selama masa kampanye Pilkada kali ini tidak semeriah pemilu sebelumnya.
“Atau mungkin para pasangan calon belum memasang alat peraga, atau mereka tidak menggunakan APK untuk mengenalkan pasangan calon ke masyarakat,” ujar Amad, seorang warga Sambas.
Masa kampanye telah dilaksanakan sejak 25 September 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 28 (1) menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
(2) Pemasangan alat peraga kampanye harus ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
(3) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
(5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara.
(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan berkoordinasi dengan: a. Pasangan calon; b. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu; c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d. pemerintah daerah. (fah)



