Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunggakan BPJS Capai Rp3 Miliar

A
Penulis: Ari Aprianz❯
Photo
Photo
‘’Klaim belum dibayarkan, Agustus dan September 2019. Nilainya kurang lebih Rp3 miliar. Sementara, yang telah dibayarkan per Juli 2019 Rp14 miliar. Kekurangan, sedang proses.’’

Yuliana Fitri

SANGGAU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Th.Djaman dikabarkan masih memiliki tunggakan BPJS senilai Rp3 miliar. Pihak rumah sakit mengklaim telah melakukan pembayaran terakhir di bulan Juli 2019.

"Tunggakan BPJS sekira tiga miliar rupiah. Kita melakukan pembayaran terakhir itu di Juli 2019," ungkap Direktur RSUD M.Th.Djaman, Edy Suprabowo.

"Kita terakhir dibayar sampai bulan Juli. Artinya ada dua bulan yang kita ajukan klaim tapi belum dibayarkan yaitu sekira tiga miliar rupiah itu," katanya menambahkan dikonfirmasi Kamis (2/1).

Sejauhmana pengaruhnya bagi manajemen RSUD sendiri, Edy mengaku tidak terlalu berdampak langsung karena akan dibayarkan sesuai dengan aturannya. Namun keterlambatan pembayaran akan berdampak pada peserta BPJS itu sendiri, termasuk para perawat dan dokter.

"Terutama untuk membayar obat, makan minum pasien, jasa medis yang juga pasti terhambat kalau terjadi keterlambatan pembayaran," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Yuliana Fitri via selular membenarkan adanya tunggakan tersebut.

"Untuk saat ini klaim pelayanan kesehatan RSUD M.Th.Djaman terdapat dua bulan yang belum dibayarkan yakni Agustus dan September 2019 dengan estimasi nilai kurang lebih tiga milyar rupiah. Sementara sebelumnya yang telah dibayarkan per Juli 2019 sendiri berjumlah tiga belas miliar rupiah. Khusus klaim dua bulan tersebut saat ini sudah diajukan ke kantor pusat yang selanjutnya tinggal menunggu proses pembayaran," ungkapnya.

Pembayaran untuk RSUD M.Th.Djaman terakhir pada bulan Juli 2019, sementara untuk bulan Agustus September sudah diklaim tapi belum dibayarkan karena sedang dalam proses verifikasi dan kelengkapan berkas.

"Jadi kita juga mengacu pada first in-first out. Artinya, rumah sakit yang mengajukan duluan yang akan diproses. Untuk diketahui bahwa untuk Kantor Cabang Sintang sendiri menangungi lima kabupaten dengan sebelas rumah sakit sehingga kami menerapkan sistem first in-first out," terangnya.

Berdasarkan regulasi yang ada, keterlambatan pembayaran akan berkonsekuensi pada denda. Sesuai perjanjian kerjasama, karena terhitung lima belas hari sejak klaim masuk jika tidak dibayarkan maka bisa dikenakan denda dan harus membayar ke pihak rumah sakit sebesar satu persen. (sgg)

Advertisement
Advertisement
Editor : Ari Aprianz

Artikel Terkait

Polsek Toba-Sanggau Tangkap Tiga Pria Pengedar Sabu, Sita 27 Paket dan Uang Tunai Rp15 Juta

Polsek Toba-Sanggau Tangkap Tiga Pria Pengedar Sabu, Sita 27 Paket dan Uang Tunai Rp15 Juta

Polsek Toba mengamankan tiga pria terduga pengedar sabu di Kecamatan Meliau, Sanggau, beserta barang bukti 27 paket dan uang Rp15 juta.

Antrean SPBU Membludak, SPBU Sei Mawang-Sanggau Arahkan Kendaraan Masuk Halaman Sejak Dini Hari

Antrean SPBU Membludak, SPBU Sei Mawang-Sanggau Arahkan Kendaraan Masuk Halaman Sejak Dini Hari

Bukan buka layanan BBM larut malam, pengelola SPBU Sei Mawang amankan kendaraan pengantre ke halaman agar tak ganggu jalan nasional.

Pemkab Sanggau Genjot Evaluasi SAKIP, Target Naikkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Jadi BB

Pemkab Sanggau Genjot Evaluasi SAKIP, Target Naikkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Jadi BB

Pemkab Sanggau mengintensifkan evaluasi SAKIP dan asistensi seluruh OPD untuk meningkatkan nilai dari 63,63 dengan predikat B menjadi BB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer