Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Azhar Rasyidi menyampaikan bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, penindakan di jalur tikus, dan operasi bersama antara TNI AD dan kepolisian, serta operasi pasar barang kena cukai. Adapun barang yang dimusnahkan mereka berasal dari pelimpahan penanganan perkara kepolisian berupa produk tekstil bekas sebanyak 400 bale dan kain bekas sebanyak 600 roll. Selain itu, penindakan bersama Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan aparat penegak hukum lainnya yakni Polairud berupa tekstil bekas sebanyak 550 bale.
Penindakan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tersebut berupa produk tekstil bekas sebanyak 287 bale. Penindakan KPPBC TMP C Entikong dalam rangka operasi pasar barang kena cukai berupa hasil tembakau sebanyak 965.930 batang.
Penindakan KPPBC TMP C Entikong di PLBN Entikong dan pelimpahan penanganan perkara dari satgas pamtas 641 beruang berupa produk tekstil bekas sebanyak 1.305 package. Penindakan KPPBC TMP C Entikong di PLBN Entikong dan pelimpahan penanganan perkara dari Satgas Pamtas 641 Beruang berupa gula sebanyak 537 package.
"Rincian perkiraan nilai barang-barang yang dimusnahkan yakni produk hasil tembakau senilai Rp144,8 juta (Rp144.889.500), produk tekstil bekas senilai Rp1,48 miliar (Rp1.485.380.000), gula senilai Rp25,6 juta (Rp25.686.000), dan kain bekas senilai Rp600 juta (Rp600.000.000). Totalnya yakni Rp2,25 miliar (Rp2.255.955.500)," ungkapnya.
Azhar melanjutkan, pelaksanaan pemusnahan terhadap barang milik negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Kemudian, dia menambahkan, barang yang dilarang untuk diimpor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang telah diubah dengan Permendag Nomor 68 Tahun 2020.
Selanjutnya, dia menjelaskan, barang yang diatur pemasukannya sesuai dengan Permenkeu Nomor 203/PMK.04/2017. Kemudian, barang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dihibahkan. Terakhir, barang tersebut, menurut dia, dapat membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia.
"Peran serta masyarakat dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, maka komitmen Bea Cukai Entikong untuk menjaga perbatasan darat dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan barang ilegal sebagaimana tercantum dalam misi DJBC, dapat terlaksana dengan baik, demi tercapainya visi DJBC yakni menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka didunia," jelas dia ditemui di Entikong. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



