Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perwakilan gabungan perusahaan, Kun Hardadi yang juga selaku General Manager PT MAS Kun Hardadi menyampaikan, menghadapi tata niaga sawit yang bebas, semua perusahaan perkebunan mengalami dampak yang sangat membahayakan kelangsungan investasi di Kabupaten Sanggau.
"Keberadaan loading ramp, menurut saya menjadi perpanjangan pabrik-pabrik tanpa kebun membuat sistem pemasaran tidak terkontrol. Dampaknya, yang pertama akan gulung tikar atau bangkrut adalah koperasi," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (10/9) siang.
"Ini karena nasib yang sama, terancamnya perusahaan berinvestasi di Sanggau, terancam gulung tikarnya koperasi. Tidak kalah penting lagi, menciptakan dampak yang sangat mengkhawatirkan di lapangan. Artinya akan banyak merubah kearifan lokal di lapangan, di tingkat petani maupun di tingkat penduduk," jelasnya.
Dengan sistem yang bebas, lanjut dia, koperasi akan bangkrut, perusahaan kemudian menghadapi persoalan bahkan ancaman banyak pemecatan, ditambah lagi maraknya pencurian.
"Dengan situasi yang sama dihadapi semua perkebunan kelapa sawit di Sanggau, kami ngbrol-ngobrol dengan PTPN, PT SIA dan semua perusahaan perkebunan, maka terbentuklah forum ini. Ini kedepan akan kita lembagakan, cuman yang membedakan kita dengan GAPKI, hanya gabungan pengusaha, ini kami akan bergabung antara perusahaan dan koperasi. Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit Kabupaten Sanggau namanya," terang dia.
Perusahaan tidak ingin sistem kompetisi bebas yang diciptakan oleh pabrik-pabrik tanpa kebun melalui loading ramp akan membuat carut marut dan merugikan pemerintah daerah serta petani.
"Kita mau penertiban tata niaga kelapa sawit di Kabupaten Sanggau. Sementara ini tidak ada tata tertibnya, masing-masing bisa membuat pemasangan harga semaunya. Ini sangat membahayakan, bahkan sekarang ini dialami semua perusahaan perkebunan, 70 persen produksi plasmanya lari ke luar," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan loading ramp yang semakin marak harus ada campur tangan dari pemerintah. "Intinya kita hanya akan bilang ke pemerintah daerah, melindungi atau tidak investasi di Sanggau, pemerintah daerah melindungi tidak resiko, dampak-dampak yang berpotensi semakin maraknya pencurian dan kehidupan yang tidak teratur," katanya menegaskan.
Mengenai pabrik tanpa kebun, semestinya mereka menghimpun dalam satu koperasi sebagai penyumbang sumber buah untuk pabrik mereka, bukan dengan loading ramp.
"Pabrik tanpa kebun harus merangkul semua petani swadaya untuk melembagakan diri dalam satu koperasi dan itu menjadi sumber bahan mentah pabrik tersebut untuk diolah. Kalau misalnya persoalan dengan petani swadaya, saya yakin PT SIA, PT MAS dan lainnya siap. Kebetulan di PT MAS sendiri, seluruh petani swadaya yang didalam izin lokasi PT MAS sudah kita rangkul sebagai pihak kedua, kita lembagakan dan kita akui sebagai petani kita," jelasnya lagi.
Sejauh ini, kata dia, belum ada undangan audensi dari TP5K Kabupaten Sanggau. Dari semua perusahaan, sudah menyampaikan semacam somasi. Forum yang ada diarahkan ke sana. "Kita minta waktu untuk audensi dengan bupati. Kalau perlu hadir dari DPRD, biar semua mendengar," tegasnya.
Hardadi menegaskan pihaknya bukan ingin merusak investasi di Sanggau seperti pabrik tanpa kebun. Menurutnya silahkan saja tetapi mesti mengikuti aturan atau regulasi yang ada.
"Jangan seperti di Las Vegas yang hampir tidak ada peraturan, semua dibebaskan. Kami tidak mau carut marut seperti di Sumatera yang sering kita dengar bebas semuanya,” katanya.
Sementara itu, Manager Kebun Parindu PTPN XIII, Jan Purdy Rajagukguk mengatakan, forum ini menolak keras kehadiran loading ramp. "Hasil rapat kami pada 1 September 2020 sudah kami sampaikan pemerintah daerah," ujar dia.
Rapat pada 1 September lalu menghasilkan tujuh poin kesepakatan yakni menolak keberadaan loading ramp, memastikan PKS yang berada di Kabupaten Sanggau menerima TBS melalui kelembagaan petani yang telah dimitrakan oleh Dinas Perkebunan dan tidak dibenarkan membeli TBS dari loading ramp dari luar PKS.
Kemudian, penerapan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 dan Pergub Kalbar Nomor 63 Tahun 2018 dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pembinaan kepada petani plasma dan pekebun swadaya diwilayah masing-masing dengan koperasi yang bermitra.
Lalu, perusahaan perkebunan kelapa sawit bersepakat mengikuti harga TBS yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalbar, perusahaan perkebunan meminta pemerintah daerah memastikan TBS yang berasal dari Kabupaten Sanggau tidak dijual ke kabupaten lain, kecuali perusahaan satu grup dan belum memilik PKS di Kabupaten Sanggau dapat mengirim TBS-nya ke perusahaan yang satu grup di kabupaten lain.
Terakhir, perusahaan perkebunan meminta audensi dengan bupati dan instansi terkait tata niaga TBS dan keamanan berinvestasi di Kabupaten Sanggau.
Salah satu inisiator Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit Kabupaten Sanggau, Heriyanto menegaskan, keberadaan loading ramp merusak tata niaga TBS. Pada saat sosialisasi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 63 Tahun 2018, loading ramp harus ditutup.
"Sejak 2016 kami minta loading ramp ini ditertibkan, kami minta difasilitasi TP5K, sampai saat ini TP5K Kabupaten Sanggau belum pernah mendengar suara kami. Belum pernah TP5K mengundang kelembagaan petani dan perusahaan untuk membicarakan terkait loading ramp ini. Saya justru perihatin yang diundang TP5K malah loading ramp. Kami yang selama ini minta difasilitasi, minta diundang tidak dilakukan TP5K. Kami berharap kepada Bupati Sanggau, DPRD, pak Kapolres, pak Dandim dan pak Kajari. Kami sudah surati, tegakkan aturan, jangan peraturan yang sudah dibuat oleh negara dilanggar," katanya menerangkan. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



