Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Keberadaan loading ramp, menurut saya menjadi perpanjangan pabrik-pabrik tanpa kebun membuat sistem pemasaran tidak terkontrol. Dampaknya, yang pertama akan gulung tikar atau bangkrut adalah koperasi," ujar perwakilan gabungan perusahaan dan koperasi, Kun Hardadi saat konferensi pers, Kamis (10/9) siang.
"Ini karena nasib yang sama, terancamnya perusahaan berinvestasi di Sanggau, terancam gulung tikarnya koperasi. Tidak kalah penting lagi, menciptakan dampak yang sangat mengkhawatirkan di lapangan. Artinya akan banyak mengubah kearifan lokal di lapangan, di tingkat petani maupun di tingkat penduduk," jelasnya.
Dengan sistem yang bebas, lanjut dia, koperasi akan bangkrut, perusahaan kemudian menghadapi persoalan bahkan ancaman banyak pemecatan, ditambah lagi maraknya pencurian.
Perusahaan tidak ingin sistem kompetisi bebas yang diciptakan oleh pabrik-pabrik tanpa kebun melalui loading ramp akan membuat tata niaga karut marut dan merugikan pemerintah daerah serta petani.
"Kita mau penertiban tata niaga kelapa sawit di Kabupaten Sanggau. Sementara ini tidak ada tata tertibnya. Masing-masing bisa membuat pemasangan harga semaunya. Ini sangat membahayakan, bahkan sekarang ini dialami semua perusahaan perkebunan, 70 persen produksi plasmanya lari ke luar," ungkapnya. Untuk mengatasi persoalan loading ramp yang semakin marak, menurutnya harus ada campur tangan dari pemerintah.
Sedangkan mengenai pabrik-pabrik tanpa kebun, kata dia, semestinya mereka menghimpun penyumbang sumber buah dalam satu koperasi, bukan dengan loading ramp.
"Pabrik tanpa kebun harus merangkul semua petani swadaya untuk melembagakan diri dalam satu koperasi dan itu menjadi sumber bahan mentah pabrik tersebut untuk diolah. Kalau misalnya persoalan dengan petani swadaya, saya yakin PT SIA, PT MAS dan lainnya siap. Kebetulan di PT MAS sendiri, seluruh petani swadaya yang di dalam izin lokasi PT MAS sudah kita rangkul sebagai pihak kedua, kita lembagakan dan kita akui sebagai petani kita," jelasnya lagi.
Sementara itu, Manager Kebun Parindu PTPN XIII, Jan Purdy Rajagukguk mengatakan, pihaknya menolak keras kehadiran loading ramp. "Hasil rapat kami pada 1 September 2020 sudah kami sampaikan pemerintah daerah," ujar dia.
Rapat pada 1 September lalu menghasilkan beberapa poin kesepakatan yakni menolak keberadaan loading ramp, memastikan PKS yang berada di Kabupaten Sanggau menerima TBS melalui kelembagaan petani yang telah dimitrakan oleh Dinas Perkebunan dan tidak dibenarkan membeli TBS dari loading ramp dari luar PKS.
Kemudian, penerapan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 dan Pergub Kalbar Nomor 63 Tahun 2018 dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, setiap perusahaan perkebunan wajib melakukan pembinaan kepada petani plasma dan pekebun swadaya di wilayah masing-masing dengan koperasi yang bermitra.
Lalu, perusahaan perkebunan kelapa sawit bersepakat mengikuti harga TBS yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Kalbar, perusahaan perkebunan meminta pemerintah daerah memastikan TBS yang berasal dari Kabupaten Sanggau tidak dijual ke kabupaten lain, kecuali perusahaan satu grup dan belum memilik PKS di Kabupaten Sanggau dapat mengirim TBS-nya ke perusahaan yang satu grup di kabupaten lain.
Terakhir, perusahaan perkebunan meminta audensi dengan bupati dan instansi terkait tata niaga TBS dan keamanan berinvestasi di Kabupaten Sanggau. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



