Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Demikian dibenarkan Kepala Kejari Sanggau, Tengku Firdaus, Kamis (10/12) kemarin.
Laporan dugaan tipikor tersebut, lanjut dia, masih dalam bentuk klarifikasi dan belum lanjut ke tahap penyelidikan. Dirinya menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk kepada pihaknya harus melewati mekanisme dan telaah lebih dahulu.
“Ada beberapa aduan yang masuk. Kami coba cermati. Saya belum bisa ceritakan, karena masih ditelaah. Kami juga masih minta data, juga keterangan beberapa pihak. Jadi, (mekanismenya) begitu laporan masuk, kita panggil dulu pelapor. Apakah ada data pendukungnya. Setelah itu, disimpulkan, apakah bisa dilanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Ada beberapa (Satker/OPD) yang sudah kami mintai keterangan dan layak untuk diklarifikasi,” ungkapnya.
Kajari menegaskan bahwa setiap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan tipikor kepada aparat mendapat jaminan perlindungan. Hal itu, kata dia, memang sudah diatur dan harus diberikan oleh pihaknya.
“Pelapor itu kami pastikan dilindungi. Pelapor itu ada haknya untuk dilindungi dan dirahasiakan,” katanya.
Kajari menambahkan, dari sejumlah laporan itu, ada yang berkenaan dengan bidang perkebunan tahun 2016 dan 2018. “Ini bukan terkait masalah tahun ya, masalah lahan dia. Kami berharap, kalau ada ASN yang kami undang untuk memberikan klarifikasi dan kami mintai keterangan, harapannya kami bisa dibantu,” ujarnya.
“Jadi laporan yang masuk itu, kami kroscek, betul atau tidak. Kalau nanti (pihak–pihak terkait) tidak kooperatif, ya kami bisa membuat kesimpulan sendiri. Jadi jangan salahkan kami membuat kesimpulan sendiri sesuai SOP. Kami juga tidak mau menzalimi orang, tapi bantu juga kami dengan datang memberikan klarifikasi dan bukti–bukti pendukung,” harapnya. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



