Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut sekda, terkait dengan kegiatan rapat Kesekretariatan Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN memang telah ada sebelumnya yakni Inpres Nomor 6 Tahun 2018.
“Hari ini dilaksanakan dengan nawacita bapak presiden, maka diterbitkanlah Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang lebih difokuskan agar semua komponen bangsa mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini,” ujarnya.
“Pemkab Sanggau harus menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini. Ada enam rencana aksi. Itu langkah–langkah yang sudah menjadi arahan dalam inpres itu. Tentu ini juga penyempurnaan inpres sebelumnya. Meskipun sebenarnya juga hampir sama, tetapi ada penekanan–penekanan yang pada intinya adalah narkotika ini tidak bisa diberantas atau dicegah oleh salah satu pihak saja, tetapi semua komponen bangsa termasuk pemerintah daerah harus saling bekerjasama,” jelasnya.
Hari ini, lanjut dia, dilakukan sosialisasi sekaligus merencanakan rencana aksi tersebut. Diantaranya, rencana aksi sosialisasi yang sudah dilakukan dan berjenjang sampai ke tingkat organisasi perangkat daerah.
“Masing–masing OPD menjaga jangan sampai ASN, tenaga kontrak dan dalam aspek pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat selalu disampaikan agar menghindari penyalahgunaan narkotika,” katanya.
“Mengenai rencana aksi, ada enam diantaranya diminta untuk melakukan tes urin. Inpres yang sebelumnya kami sudah melakukan tes urin dan tahun ini dilaporkan dari BKPSDM khusus ASN kita ada target dan khusus untuk rencana aksi Inpres ini minimal kita harus di tahun 2020 dua persen dari jumlah ASN,” ungkapnya.
“Kita dari pemerintah daerah sudah mengambil langkah cukup maju, karena beberapa tahun yang lalu kami sudah lakukan dan tahun ini disediakan juga yaitu sekira lima ratusan seperti yang dilaporkan BKPSDM untuk target tes urin bagi ASN,” sambung dia. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



