Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

AKBP Raymond mengatakan penanganan PETI merupakan tanggung jawab bersama. Rapat tersebut guna mendengar pendapat dan diskusi untuk mencari jalan keluar terkait penanganan PETI di wilayah Kabupaten Sanggau.
“Kita mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat pekerja perusahaan pertambangan agar tidak ada dampak sosial bagi pekerja perusahaan pertambangan. Langkah kita ini harus ada dukungan dari pemerintah. Semoga hasil rapat dapat disampaikan pada sidang legislatif.
“Setelah Lebaran akan kita laksanakan lagi rakor penanganan PETI secara teknis dan hasil rapat akan dibuatkan surat untuk dihadapkan kepada Bupati Sanggau. Selanjutnya, Bupati akan menyurati para camat untuk melaksanakan rapat Forkopimcam terkait penanggulangan aktivitas PETI dan pendataan pengusaha pertambangan," jelasnya.

“Saya minta kepada Kapolsek untuk melaksanakan koordinasi bersama Forkopimcam untuk melakukan pendataan aktivitas PETI di wilayah masing-masing. Sampaikan kepada masyarakat tidak semua lokasi dapat dijadikan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat),” sambungnya.
Kabid Pengelolaan Pertambangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Nazmi Yahya menyampaikan bahwa dampak aktivitas pertambangan untuk alam atau lingkungan hidup bukan hanya dari pertambangan ilegal.
“Kalau pertambangan ilegal bisa kita tindak dan kita paksakan untuk membuat perizinan pertambangan. Sedangkan dampak merkuri yang mengalir ke sungai sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup,” tegasnya.
Dikatakannya, untuk pengajuan izin pertambangan harus ke pusat dengan sistem online, karena sudah tidak ada kewenangan pada Pemkab Sanggau.
Sementara itu, Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang dan Pertanahan, Fernandes menyampaikan solusi dari aktivitas tersebut adalah WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Namun harus kita sesuaikan dengan syarat, ketentuan dan undang-undang pertambangan yang berlaku.
Menurutnya, wilayah Sanggau yang memiliki aktivitas PETI, yang akan dijadikan WPR meski memiliki 8 kriteria yang harus dipenuhi yakni mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau diantara tepi sungai. Kemudian, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
Fernandes melanjutkan, luasan maksimal WPR yakni 25 hektar. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurangnya 15 tahun dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
Pemerintah, lanjut dia, memperluas cakupan wilayah pertambangan rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan pertambangan rakyat bisa dilakukan di wilayah seluas maksimal seratus hektar dan paling dalam 100 hektar.
Bila pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 rakyat dapat menambang mineral logam dan batubara, maka di UU Minerba terbaru pertambangan rakyat hanya bisa dilakukan pada komoditas mineral logam saja. Setelah memenuhi kriteria suatu wilayah untuk menjadi WPR selanjutnya akan diterbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat).
Kabid DPMPTSP, Gusti Zulmainis menyampaikan Semua perizinan usaha pertambangan adalah kewenangan pusat secara online.
“Yang bisa mendapatkan IPR hanya penduduk setempat sesuai wilayah yang akan dibangun usaha pertambangan. Dari PTSP siap membantu dan mendukung masyarakat yang akan mengajukan izin pertambangan,” katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Fransiskus Kicun mengatakan aktivitas PETI dapat menjadi dampak sosial di masyarakat dan perihal ini akan disampaikan dalam rapat ditingkat DPRD Kabupaten Sanggau.
“Sebagai solusi dalam penanganan aktivitas PETI masyarakat pekerja pertambangan dapat mengajukan IPR. Kami sebagai wakil rakyat sangat mendukung langkah-langkah yang telah diambil dalam rapat ini,” ujarnya.
Dari pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah poin yakni akan dibentuk kelompok kerja khusus penanganan aktivitas PETI di Kabupaten Sanggau. Forkopimcam melaksanakan pendataan ulang aktivitas PETI yang ada diwilayahnya masing-masing sebagai dasar pengajuan IPR dan WPR dan usai Hari Raya Idul Fitri akan dilaksanakan rapat kembali terkait membahas aturan dasar pengajuan IPR dan WPR.
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral terkait Penanganan dan Penertiban PETI diwilayah Kabupaten Sanggau digelar dalam rangka untuk mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah Kabupaten Sanggau sehingga dapat diterbitkannya IPR dan WPR bagi wilayah yang memiliki kriteria pada UU Nomot 3 Tahun 2020 tentang IPR dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. (sgg)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



