
SANGGAU - Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sanggau, Rabu (3/7) menggelar sidang terhadap 2.800 bidang tanah di tahun 2024. Sidang tersebut dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman dan turut didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau, Irwandi serta sejumlah pihak yang terkait dengan gugus tugas tersebut.
"GTRA melakukan sidang terhadap 2.800 bidang tanah dari target 3.800 bidang tanah untuk tahun 2024. Hasil sidang hari ini, disepakati dalam berita acara terhadap 2.800 bidang tanah itu, meskipun ada sejumlah catatan. Misalnya, masih ada yang dipending, terutama yang berada di areal konsesi izin usaha, kemudian kawasan gambut, lalu ada juga berkenaan dengan status pekerjaan seperti TNI, Polri dan PNS," ungkap Suherman usai sidang.
Menurutnya, untuk bidang tanah yang masih terdapat catatan didalamnya, sifatnya masih menunggu, masih ada langkah selanjutnya yang mesti dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan sejumlah pihak.
"Terhadap bidang tanah yang tadi saya sebutkan itu masih perlu menunggu, sebelum diterbitkan keputusan bupati terkait dengan SK untuk diusulkan ke Kanwil BPN/ATR Provinsi Kalimantan Barat. Nah, jadi masih ada langkah selanjutnya yang mesti kita lalui yakni, misalnya telaah dari BPKH, kemudian kita harus koordinasikan dan konsultasikan lagi dengan beberapa pihak di kementerian. Sehingga ketika hasilnya turun, baru kita menetapkan status penetapan terkait dengan calon penerima redistribusi tanah menjadi penerima redistribusi tanah," jelasnya.
Diakuinya, program reforma agraria sangat penting, apalagi berkaitan dengan kepemilikan bidang tanah. Paling tidak, lanjut dia, pertama ada kejelasan hukum dari segi kepemilikan dan juga peningkatan nilai ekonomis jika telah memiliki sertifikat tanah.
"Kami melihat ini (Reforma agraria,red) sangat penting dan menyambut baik program yang dilaksanakan karena terkait dengan kepemilikan. Jadi, yang awalnya status tidak jelas dengan adanya redistribusi tanah ini statusnya menjadi jelas dan haknya mendapat kepastian hukum karena nanti diterbitkan sertifikat. Kemudian juga ada peningkatan nilai ekonomi dari yang sebelumnya tidak ada sertifikat menjadi ada sertifikat," terangnya.
Orang nomor satu di Bumi Daranante tersebut menambahkan, untuk tahun 2024, dari target 3.800 bidang tanah, telah disidangkan 2.800 bidang tanah dan masih ada seribu bidang tanah yang menjadi pekerjaan rumah dan menjadi target di Bulan Agustus 2024 mendatang. (sgg)



