
SANGGAU - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sanggau, Yeremias Marsilinus membenarkan untuk tahun anggaran 2025, khusus infrastruktur, ada pengurangan disebabkan adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Anggaran penerimaan PPPK dibebankan ke kita, yakni tunjangan anak dan isteri dan juga TPP sehingga mungkin pembangunan kita agak kurangi agar bisa memenuhi PPPK sehingga tidak ada masalah di kemudian hari," ungkapnya, Selasa (14/1).
Menurutnya, kedepan, mesti fokus pada wilayah mana yang akan dilakukan pembangunan. Dengan jumlah anggaran hanya ratusan miliar, tentu tidak akan cukup untuk infrastruktur yang mencakup 876 kampung, 15 kecamatan dan enam kelurahan.
"Tentu anggaran segitu tidak cukup. Tapi kita mesti melakukan pemetaan, yang mana dulu yang mau diselesaikan. Kita berharap pemerintahan desa juga bisa melihat itu. Dimana yang sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya infrasturuktur, ya infrastuktur yang didahulukan," jelasnya.
Yeremias juga menginformasikan bahwa pihaknya telah melakukan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna mendengar capaian OPD dalam melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik pada tahun anggaran 2024 lalu.
"Kami mendengarkan langsung melalui rapat itu. Mitra-mitra kerja kami seperti Dinas Perkimtan, PUPR, Dinas Perhubungan, PTS dan Bappeda ternyata capaian serapan anggaran mereka di atas 97 persen. Artinya capaian yang baik sekali," katanya. (sgg)



