Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai 6 April, Pemkab Sekdau Terapkan Work From Home

S
Penulis: Salman Busrah❯
Photo
Photo
SEKADAU – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sekadau bakal mulai menerapkan sistem work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga honorer. Kebijakan sistem WFH ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19 yang saat ini tengah menjadi pandemi di dunia, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sekadau, Zakaria mengungkapkan bahwa pelaksanaan bekerja dari rumah bagi pegawai pemerintahan Kabupaten Sekadau, akan mulai berlangsung pada 6 April mendatang. Meski demikian, Zakaria mengungkapkan sistem WFH sendiri hanya diberlakukan untuk pegawai, sementara untuk pejabat umum tetap bekerja di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Sekadau.

“Kerja dari rumah mulai kita terapkam Senin (6/4). Namun ini tidak berlaku untuk semua, seperti jabatan eselon II dan III tetap kerja di kantor. Sementara untuk eselon IV dan staf dijadwalkan kerja bergilir. Dan selama bekerja di kantor, jarak antarbangku harus menyesuaikan dengan peraturan phisycal distancing yakni 1,5 sampai dengan 2 meter,” jelas Zakaria, Jumat (3/4) di Sekadau.

Selain itu, Zakaria menegaskan agar setiap pegawai yang diberikan kewenangan bekerja di rumah untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan protap (SOP) masing-masing. Selain itu, ia juga menekankan agar setiap pegawai yang bekerja dari rumah selalu siap sedia selama jam dinas berlangsung, dan harus ada ketika dibutuhkan setiap saat.

Lebih lanjut, Zakaria mengatakan bagi pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah juga diharuskan memiliki sarana yang memadai, seperti laptop dan jaringan internet. Dia menerangkan bahwa bekerja dari rumah artinya mereka tetap diwajibkan melakukan pekerjaan sesuai dengan instrumen yang tertera pada surat tugas. Mereka, ditegaskan Sekda, wajib melaporkan hasil pekerjaan sesuai lampiran yang tertera di surat Bupati.

“Ingat, kerja di rumah bukan berarti diliburkan, tapi harus kerja tapi tempatnya di rumah. Bekerja di rumah hasilnya harus tetap disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak boleh meninggalkan rumah. Dan karyawan yang melakukan kerja di rumah ini harus on call dan harus bisa datang ketika dibutuhkan,” paparnya.

Selain itu, Zakaria juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan WFH sendiri bagi ASN maupun honorer di lingkungan Pemda Sekadau untuk sementara waktu akan berlangsung sampai 21 April mendatang. Namun, sambungnya, hal tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung dengan keadaan.

“Rencananya akan berlangsung sampai tanggal 21 April. Jika ada perubahan, kita akan menyesuaikan,” pungkasnya. (Sig)

Advertisement
Advertisement
Editor : Salman Busrah

Artikel Terkait

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Partai Golkar Kalbar sukses gelar Musda di Melawi dan Sekadau. Octavianus Ekeng dan Martin Luther terpilih sebagai ketua DPD baru.

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Usut sengketa lahan 27 tahun dan laporan polisi usai ritual adat, Komisi II DPRD Kalbar segera gelar RDP bersama PT KBP dan BPN.

Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

Berjuang 27 tahun! Warga 7 desa di Sekadau minta DPRD Kalbar kawal pelepasan 6.000 hektare lahan HGU dan cegah kriminalisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer