Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Logita Anugraha, Sekretaris Desa Rawak Hilir mengungkapkan, bansos tunai ini tidak tepat sasaran karena bantuan tersebut ada Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rawak Hilir yang menerimanya. Menurutnya, hal inilah yang membuat penyalurannya tidak tepat sasaran mengingat penerimanya adalah aparatur desa.
"Selain itu dari segi kehidupan Ketua dan Wakil Ketua BPD ini sudah mampu. Namun, supaya dana ini tidak kembali ke kas negara, mereka tetap mengambilnya dan berinisiatif memberikan bansos tunai ini kepada warga yang lebih membutuhkan," kata Logita, Sabtu (25/7).
Logita mengatakan, pihak desa tidak pernah tahu terkait nama penerima dalam penyaluran bansos tunai tersebut. Malah, kata dia, ada penerima bansos tunai yang berstatus PNS.
"Sementara Ketua dan Wakil Ketua BPD Rawak Hilir baru pertama kali menerima bansos tunai Rp 600 ribu. Setelah diambil, bantuan ini kemudian disalurkan kepada warga yang lebih membutuhkan," ungkapnya.
Logita juga menyayangkan, penerima bansos tunai yang diusulkan pihak desa tidak ada keluar namanya. Justru Ketua dan Wakil Ketua BPD Rawak Hilir kaget karena mengetahui namanya masuk daftar penerima bansos tunai tersebut.
"Jadi, kami dari desa mengapresiasi setinggi-tingginya kebijakan Ketua dan Wakil Ketua BPD memberikan bantuan tersebut kepada yang lebih berhak menerimanya," pungkasnya. (var)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


