Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekadau Resmi Terbitkan Tiga Perda Baru

A
Penulis: Administrator❯
PIDATO: Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero ketika menyampaikan jawaban atas PU fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Rabu (29/7). ANDREAS/PONTIANAK POST
PIDATO: Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero ketika menyampaikan jawaban atas PU fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Rabu (29/7). ANDREAS/PONTIANAK POST
SEKADAU – Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Sekadau memberikan persetujuan kepada tiga Raperda dalam Sidang Paripurna VII Masa Sidang I Tahap II, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Selasa (17/11). Ketiga Raperda tersebut antara lain Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perwakilan dari Draksi Partai Nasdem, Teguh Arif Hardianto menyebutkan bahwa pihaknya menyetujui Raperda yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sekadau. Namun mereka memberikan catatan-catatan dalam pelaksanaan Raperda tersebut. "Kita sudah sepakati untuk menyetujui Raperda tersebut. Sebelumnya sudah kita kaji bersama-sama sebelum kita menyetujuinya," ujarnya.

Ia berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kabupaten Sekadau yang lebih baik lagi kedepannya. "Kita semua berharap dengan adanya Raperda ini membuat Kabupaten Sekadau akan semakin maju dari yang sebelum-sebelumnya," katanya.

Sementara itu Penjabatsementara (Pjs) Bupati Sekadau, Sri Jumiadatin, menjelaskan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 dimaksudkan untuk melaksanakan amanat PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yaitu merubah rumah sakit umum daerah menjadi perangkat daerah bersifat khusus. "Menegaskan status kesatuan bangsa dan politik menjadi perangkat daerah dan memunculkan nomenklatur perpustakaan pada Dinas Kearsipan menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan," ungkap dia.

Ia menuturkan, ini merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan bidang urusan pemerintahan, yang masuk dalam pelayanan dasar salah satunya dengan memaksimalkan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten.

"Di mana dalam penerapannya telah dibentuk tim SPM melalui peraturan Bupati Sekadau yang terdiri dari SKPD pengampu SPM," tandasnya. (var)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Artikel Terkait

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Partai Golkar Kalbar sukses gelar Musda di Melawi dan Sekadau. Octavianus Ekeng dan Martin Luther terpilih sebagai ketua DPD baru.

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Usut sengketa lahan 27 tahun dan laporan polisi usai ritual adat, Komisi II DPRD Kalbar segera gelar RDP bersama PT KBP dan BPN.

Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

Berjuang 27 tahun! Warga 7 desa di Sekadau minta DPRD Kalbar kawal pelepasan 6.000 hektare lahan HGU dan cegah kriminalisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer