Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Non ASN Kini Miliki BPJS Ketenagakerjaan

S
Penulis: Super_Admin❯
PATROLI: Personel Sat Lantas dan Sat Sabhara Polres Bengkayang saat melakukan patroli di sekitaran Kantor Bupati Bengkayang, atau tepatnya di Jalan Trans Rangkang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah maraknya aksi balap liar di lokasi tersebut. ISTIMEWA
PATROLI: Personel Sat Lantas dan Sat Sabhara Polres Bengkayang saat melakukan patroli di sekitaran Kantor Bupati Bengkayang, atau tepatnya di Jalan Trans Rangkang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah maraknya aksi balap liar di lokasi tersebut. ISTIMEWA
SEKADAU – Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara (PBASN) Kabupaten Sekadau akhirnya memiliki kartu peserta program jaminan sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau. Hal tersebut dibuktikan Pemkab dengan Penyerahan Sertifikat dan Kartu Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Selasa (12/1).

Kegiatan tesebut dibuka Wakil Bupati (Wabup) Sekadau Aloysius didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sanggau, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.

Pada kesempatan itu, Wabup Aloysius menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat dan kartu peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara (PBASN), merupakan tindak lanjut dari kebijakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS dalam hal ini memberikan perlindungan hak-hak jaminan sosial pekerja berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” kata sosok yang karib disapa Bang Aloy tersebut.

Ia menjelaskan, iuran bagi kepesertaan pegawai bukan-ASN ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau, dengan dasar perhitungan iuran sesuai dengan gaji yang dibayarkan perbulan kepada PBASN. “Diharapkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Sekadau bukan hanya untuk program JKK dan JKM saja tetapi juga dengan menambah program jaminan hari tua bagi para PBASN,” harap dia.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Sanggau, Azwarsyah mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah program dari Pemerintah Pusat atau program negara. Program tersebut, menurut dia, sudah disusun dan diamanahkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia.

“Jadi siapa saja berhak mendapatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia, asal memiliki kegiatan ekonomi baik itu yang menerima gaji atau yang tidak mendapatkan gaji, untuk itu semua bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Azwarsyah.

“Alhamdulillah semua tenaga kontrak dari seluruh SKPD sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan jadi sudah terlindungi dan aman dalam bekerja,” sambungnya.

Pada kegiatan tersebut dilakukan pemaparan materi sosialisasi program dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Wabup kepada beberapa peserta BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Pemkab. (var)

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Octavianus Ekeng dan Martin Luther Resmi Pimpin Golkar Melawi-Sekadau, Bersiap Menuju Pemilu 2029

Partai Golkar Kalbar sukses gelar Musda di Melawi dan Sekadau. Octavianus Ekeng dan Martin Luther terpilih sebagai ketua DPD baru.

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Komisi II Segera Panggil PT KBP, Dalami Dugaan Sengketa Lahan 27 Tahun di Sekadau

Usut sengketa lahan 27 tahun dan laporan polisi usai ritual adat, Komisi II DPRD Kalbar segera gelar RDP bersama PT KBP dan BPN.

Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

Konflik Lahan 27 Tahun, Warga 7 Desa di Sekadau Minta DPRD Kalbar Kawal Pelepasan Lahan

Berjuang 27 tahun! Warga 7 desa di Sekadau minta DPRD Kalbar kawal pelepasan 6.000 hektare lahan HGU dan cegah kriminalisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer