Tembus 30 Ribu Kunjungan, Mal Pelayanan Publik Sintang Siap Perluas Layanan Hukum dan Imigrasi
PONTIANAK POST - Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang Kabupaten Sintang mencatat 30 ribu kunjungan sepanjang 2026. Angka tersebut menjadi perhatian Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny dalam evaluasi pelayanan yang mencakup 24 gerai, sekaligus membuka pembahasan mengenai promosi, kenyamanan pengunjung, dan penambahan layanan.
Ronny mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat pelayanan dari sisi internal maupun eksternal. Ia membuka ruang bagi petugas 24 gerai menyampaikan masukan tanpa khawatir disalahkan.
“Untuk 24 gerai yang ada di MPP Bumi Senentang, silakan memberikan masukan dan saran kepada kami agar semua merasa nyaman. Kita tidak akan menyalahi dan menghakimi siapa pun, tetapi bertukar pikiran dan berdiskusi, supaya gerai dan masyarakat yang datang merasa nyaman,” kata Ronny, Selasa (10/11).
Baca Juga: Pemkab Sintang Ajak Masyarakat Perkuat Toleransi dan Persaudaraan untuk Menjaga Kerukunan Antar umat
Ia menyebut MPP telah menerima lebih dari 40 ribu kunjungan pada 2025 dan sekitar 30 ribu pada 2026. Ronny berharap promosi diperluas agar masyarakat semakin mengetahui layanan yang tersedia.
“Usai dilantik kemarin, kami langsung berkunjung ke MPP. Artinya, kami menaruh harapan penting kepada MPP Bumi Senentang,” ujarnya.
Pemkab juga membahas kemungkinan membuka konsultasi hukum melalui Polres dan Kejaksaan. Menurut Ronny, gerai di MPP dapat menjadi ruang yang lebih nyaman bagi warga untuk menyampaikan persoalan hukum.
Baca Juga: UMKM Sintang Punya Peluang Kembangkan Usaha Lewat PNM, Ini Pesan Penting Bupati Bala soal Pinjaman
"Layanan kritik, saran, dan pengaduan kepada pemerintah daerah juga dapat dikembangkan, lalu diteruskan kepada perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk keluhan jalan," tuturnya.
Ronny turut menyoroti layanan Imigrasi. Sejumlah warga mengeluhkan kegagalan pendaftaran melalui aplikasi, kuota mingguan yang cepat penuh, keterbatasan pemahaman, serta gangguan sinyal. Kondisi itu membuat sebagian warga akhirnya mengurus paspor ke Sanggau.
"Tentunya kami berharap evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan layanan dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat serta menindaklanjuti setiap catatan pelayanan secara lebih berkala," tutupnya. (nda)
