Di balik pendataan Sensus Ekonomi 2026, petugas lapangan harus lebih dulu menghapus keraguan warga agar data yang dikumpulkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
ASHRI ISNAINI, Kubu Raya
Tantangan terbesar petugas Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar mendata rumah tangga, tetapi meyakinkan warga agar bersedia membuka pintu dan memberikan informasi secara jujur. Penolakan, keraguan, hingga anggapan bahwa pendataan berkaitan dengan bantuan sosial menjadi hambatan yang hampir setiap hari dihadapi di lapangan.
Itulah yang dialami Pengawas Petugas Lapangan (PML) Sensus Ekonomi 2026 di Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Parit Baru, Ellysa Mizarahmi. Selain memastikan delapan Petugas Pencacah Lapangan (PPL) bekerja sesuai prosedur, ia juga menjadi garda terdepan saat petugas menemui warga yang menolak atau meragukan tujuan pendataan.
Baca Juga: Pameran Flora dan Fauna Pontianak Jadi Etalase Buah Khas Kalbar, Edi: Dongkrak Ekonomi Lokal
"Kalau petugas mengalami kendala, saya turun langsung mendampingi. Biasanya warga bertanya, 'Untuk apa pendataan ini? Apa manfaatnya bagi saya?' Di situlah kami menjelaskan bahwa sensus ini merupakan program pemerintah untuk memotret kondisi ekonomi Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujarnya kepada Pontianak Post, Jumat (3/7).
Menurut Ellysa, sebagian besar penolakan bukan karena warga enggan didata, melainkan karena belum memahami tujuan sensus. Tidak sedikit pula yang mengaitkannya dengan pengalaman mereka yang merasa belum pernah menerima bantuan sosial.
"Banyak yang bilang, 'Saya sudah lama tinggal di sini, orang tua saya sakit, tetapi tidak pernah mendapat bantuan. Untuk apa saya didata?' Kami jelaskan bahwa Sensus Ekonomi berbeda dengan pendataan bantuan sosial. Data ini digunakan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh," katanya.
Karena itu, pendekatan persuasif menjadi kunci. Ellysa mengaku tidak pernah memaksa warga. Sebaliknya, ia memilih mendengarkan alasan penolakan, kemudian menjelaskan manfaat pendataan hingga masyarakat memahami pentingnya memberikan data.
Baca Juga: Masih Ragu Ikut Sensus Ekonomi 2026, BPS Kapuas Hulu Tegaskan Data Dijaga dan Tak Terkait Pajak
"Kalau memang belum bersedia, kami tanyakan alasannya. Kami jelaskan bahwa petugas akan datang kembali sesuai prosedur. Biasanya setelah diberi penjelasan dengan baik, mereka akhirnya bersedia," ungkapnya.
Kemampuan berkomunikasi, lanjut Ellysa, menjadi modal utama petugas sensus, terutama saat menghadapi pertanyaan yang dianggap sensitif, seperti kepemilikan aset atau investasi keluarga.
"Ada warga yang bertanya, 'Kenapa harus tahu saya punya emas berapa gram?' Kami jelaskan bahwa informasi tersebut bukan untuk pajak ataupun kepentingan lain. Data hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya," jelasnya.
Ellysa membawahi delapan petugas lapangan yang seluruhnya perempuan dan telah berkeluarga. Menurutnya, kondisi itu justru menjadi keunggulan karena mereka merupakan warga setempat yang mengenal karakter lingkungan sehingga lebih mudah membangun komunikasi.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 Dimulai di Mempawah, BPS Kerahkan 244 Petugas Lapangan untuk Data Akurat
"Mereka pintar membuka percakapan dan mencairkan suasana ketika datang ke rumah warga," tuturnya.
Meski begitu, tantangan di lapangan tidak hanya berupa penolakan. Petugas juga kerap mendapati rumah kosong karena pemilik bekerja atau bepergian, harus kembali beberapa kali ke alamat yang sama, hingga menghadapi anjing penjaga yang menggonggong saat mereka mengetuk pintu.
"Kalau rumah kosong, kami datang lagi sesuai janji. Kadang juga ada anjing besar yang terus menggonggong. Itu sudah biasa bagi petugas lapangan," katanya sambil tersenyum.
Berawal dari RT
Sebelum pendataan dimulai, petugas lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan ketua RT agar masyarakat mengetahui kedatangan petugas sensus. Di sejumlah kawasan, mereka juga harus melewati prosedur keamanan dengan menunjukkan surat tugas dan identitas resmi.
Baca Juga: BPS Kalbar Jamin Data Responden Sensus Ekonomi 2026 Aman dan Rahasia, Warga Diminta Tidak Khawatir
Ellysa mengatakan pengawasan dilakukan melalui pendampingan di lapangan dan evaluasi rutin setiap dua hari. Setiap petugas ditargetkan mendata sekitar 10 rumah tangga per hari. "Bagi kami, kepuasan terbesar bukan saat target tercapai, tetapi ketika warga yang semula menolak akhirnya memahami pentingnya sensus dan bersedia memberikan data," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kubu Raya Muhammad Suudi mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melibatkan 511 petugas, terdiri atas 451 petugas pencacah dan 60 petugas pemeriksa.
Menurutnya, seluruh petugas telah mendapat pelatihan intensif agar menghasilkan data yang akurat. Kinerja mereka juga dipantau melalui dashboard nasional secara real time.
Baca Juga: Tiga Inovasi Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari Kembali Kantongi Sertifikat HAKI
Hingga saat ini, rata-rata capaian pendataan mencapai 8,1 objek per petugas per hari, melampaui target minimal enam hingga tujuh objek agar seluruh pendataan selesai pada 31 Agustus 2026.
BPS juga memasang stiker pada bangunan yang telah didata untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun usaha yang terlewat. Hasil sensus ini akan menjadi dasar rebasing Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus memperkuat basis data ekonomi sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan.
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memberikan gambaran utuh kondisi ekonomi daerah sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menambahkan, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi daerah sehingga menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan, menentukan sektor prioritas, serta merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. (Habis)
Editor : Hanif