PONTIANAK - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan bertajuk Sejam Bersama Ganjar (Sejajar) bertempat di Gedung Pontianak Convention Center (PCC) Rabu kemarin.
Dalam pertemuan bersama Generasi Z dan milenial itu, banyak hal dibahas. Mulai dari pendidikan sampai penanganan korupsi.
“Saya temukan di beberapa titik, persoalan sama seperti di Pontianak ini. Seperti di Jogja dan Ambon, mereka menyampaikan hal yang sama.
Pertama soal pendidikan dan penyandang disabilitas kaitan dengan akses kesetaraannya.
Diksi yang disampaikan sama, bagaimana negara harus bertanggung jawab dengan persoalan ini,” ujar Ganjar Pranowo.
Berbagai masukan dari diskusi-diskusi ini pastinya akan menjadi catatan Ganjar untuk ke depan ketika terpilih menjadi presiden untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi catatan selama ia berkeliling ke Indonesia.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung soal penanganan kasus korupsi di Indonesia.
Menurutnya dalam penanganan kasus korupsi saat ini pemerintah cenderung tidak serius dalam pengawalannya. Saat ini good governance mesti dicitpakan dan keteladanan harus diberikan.
Ia melihat penanganan persoalan hukum saat ini justru oknum tersandera dengan politik. Padahal semua publik sudah mengetahui hal tersebut, tetapi justru dibiarkan karena posisi politik menjadi panglima sehingga menyampingkan aspek hukum. Jika ini dibiarkan, cerita-cerita ini akan terjadi dan berulang.
Dia juga menjawab pertanyaan wartawan, soal momentum kenaikan gaji ASN hingga pengangkatan tenaga honor pada musim Pilpres, membuat tafsir setiap orang berbeda-beda dalam menanggapinya.
“Mudah-mudahan ini sebuah ketulusan. Dalam pengawasannya kitakan ada DPRD yang bisa mengontrol soal itu,” katanya.
Kemudian untuk pelanggaran yang ditemukan pada musim pemilu, juga ada Bawaslu sebagai lembaga pengawasnya.
Ketika ditemukan kecurangan harusnya bisa ditindak. Jangan sampai persoalan heboh dan rakyat yang turun tangan barulah ada sinyal untuk penanganannya.
Hal-hal seperti ini harus disadari. Pemerintah jangan main-main karena seluruh rakyat bisa mengontrol termasuk dengan bansos jangan ditunggai politik, karena itu memang hak rakyat.
Terakhir ia berpesan pada pendukung dan relawan Ganjar-Mahfud untuk menyampaikan aspirasi dan bentuk dukungan dengan cara-cara sopan.
Ketika tindakan dilakukan tidak secara berlebihan harusnya pemerintah juga jangan main tindak. Seperti membentangkan spanduk dirasa Ganjar dalam tahapan wajar.
“Dulu jadi eksekutif dimaki masyarakat. Ini tak masalah, karena merupakan bentuk ekspresi rakyat. Silahkan sampaikan, dan jangan baper terhadap sampaian itu karena itu adalah aspirasi mereka,” tandasnya. (iza)
Editor : A'an