Pemprov Siapkan Rp60 Miliar demi Bebaskan Kalbar dari Karhutla dan Kabut Asap
PONTIANAK POST — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Dukungan anggaran tersebut terdiri dari alokasi daerah sebesar Rp20 miliar yang kemudian diperkuat bantuan pemerintah pusat sebesar Rp40 miliar, sehingga total dana penanganan karhutla mencapai Rp60 miliar.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung seluruh kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari operasional pemadaman hingga penyediaan sarana dan prasarana di lapangan.
Baca Juga: Ria Norsan Minta Perusahaan Perkuat Pengawasan dan Kesiapsiagaan Cegah Karhutla
“Pokoknya untuk penanganan karhutla, baik itu untuk operasional, biaya sarana dan prasarana, dan juga untuk keperluan yang melakukan pemadaman,” kata Norsan.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat kerja para petugas yang selama ini berada di garis depan penanganan karhutla, sekaligus memastikan kebutuhan penanganan darurat dapat terpenuhi secara optimal.
Norsan menambahkan, perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan karhutla akan terus dilaporkan kepada pemerintah pusat agar dukungan yang diperlukan dapat segera diberikan sesuai kondisi di lapangan.
Penanganan karhutla menjadi salah satu fokus utama dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Gotong Royong Atasi Karhutla di Limbung Kubu Raya
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar terkait persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah pusat turut memberikan dukungan melalui bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar yang disalurkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat operasi pemadaman, pemenuhan kebutuhan logistik petugas, penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, pelayanan kesehatan akibat kabut asap, hingga berbagai kebutuhan penanganan darurat lainnya.
Persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sendiri menjadi salah satu langkah memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah berharap upaya pengendalian karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif serta mampu menekan dampak asap terhadap masyarakat. (mdy)
