Ke Mana Data Penjualan BBM Kalbar? Pansus DPRD Segera Jadwalkan RDP dengan Pertamina
PONTIANAK POST – Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalimantan Barat berencana memanggil PT Pertamina Patra Niaga dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta keterbukaan data penyaluran dan realisasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Kalbar.
Ketua Pansus Optimalisasi PAD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menilai data tersebut penting untuk menghitung ril potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara akurat. Pajak ini dinilai masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Agus menyebut, dalam APBD Perubahan Kalbar 2026, target pendapatan dari sektor PBBKB baru dipasang sekitar Rp900 miliar. Padahal, menurut dia, potensi konsumsi BBM di Kalbar cukup besar jika memperhitungkan lebih dari 2,1 juta kendaraan bermotor yang tercatat sebagai pembayar pajak, aktivitas pertambangan bauksit, serta industri perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga: Cegah Antrean Mengular, Ini 5 Aturan Tegas Beli BBM Subsidi di SPBU Sanggau yang Wajib Dipatuhi
“Data ini kita perlukan untuk menghitung pajak secara akurat. Harus ada data yang valid, berintegritas dan kredibel, berapa sebenarnya BBM yang dipakai kendaraan bermotor roda 2 dan 4, sehari, sebulan bahkan sstahun. Jumlahnya pasti ketahuan,” kata Agus.
Ia menjelaskan, kebutuhan BBM tidak hanya berasal dari kendaraan masyarakat, tetapi juga kendaraan operasional perusahaan, kendaraan angkutan, serta alat berat di sektor pertambangan dan perkebunan.
Agus menyoroti aktivitas industri bauksit dan kelapa sawit yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar. Karena itu, realisasi penyaluran BBM di seluruh wilayah Kalbar perlu diketahui secara transparan.
Data Penyaluran BBM Belum Diterima
Agus mengungkapkan, Pansus telah meminta data kepada Pertamina Patra Niaga terkait penyaluran dan realisasi BBM di Kalimantan Barat sepanjang 2025. Namun, hingga kini data tersebut belum diterima.
Menurut penjelasan yang diterima Pansus, data harus diminta melalui Pertamina di Kalimantan Timur karena berkaitan dengan pengelolaan satu data. Kondisi tersebut membuat Pansus berencana menjadwalkan RDP untuk meminta penjelasan langsung dari Pertamina dan pihak terkait lainnya.
Agus menilai keterbukaan data merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah. Sebab, PBBKB berkaitan dengan volume BBM yang disalurkan dan dikonsumsi di wilayah Kalimantan Barat.
Ia mengingatkan, penerimaan pajak tersebut merupakan hak daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. “Kita minta Pertamina terbuka. Ini hak daerah dan masyarakat untuk mengetahui realisasi BBM yang masuk dan disalurkan di Kalimantan Barat,” tegasnya.
