Pemprov Kalbar Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Optimalkan Pengelolaan DBH PPh dan CHT
PONTIANAK POST - Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) dan Cukai Hasil Tembakau (CHT) membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi juga diperlukan agar penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut berjalan tepat, efektif, serta akuntabel.
Menurut ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra, optimalisasi pendapatan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar pengelolaan dana bagi hasil berjalan lebih efektif.
“Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah bersama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi hasil,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Pontianak Dorong e-Ponti Digunakan Seluruh OPD untuk Optimalkan Pendapatan Asli Daerah
Ia mengatakan, koordinasi lintas instansi juga penting untuk memastikan pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, pemanfaatan DBH CHT perlu mendapat perhatian agar penyalurannya tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukan.
Hendra berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ruang penyamaan persepsi, tetapi juga dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil. Dengan begitu, persoalan yang muncul dapat dibahas bersama instansi terkait dan dicarikan solusi konkret.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar informasi, menyampaikan kendala yang dihadapi, dan mencari solusi konkret. Kita ingin pengelolaan dana bagi hasil semakin optimal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.(mse)
