Jangan Sampai Salah Sasaran, Sekda Sintang Ingatkan Pentingnya Pembaruan Data Penerima Bansos
PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus mengingatkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus memastikan warga yang membutuhkan bantuan tidak terlewat, sekaligus mencegah bantuan sosial jatuh kepada penerima yang tidak sesuai. Ketepatan pendataan menjadi penentu agar perlindungan sosial berjalan tepat sasaran.
“Kita harus memastikan data ini benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” tegas Kartiyus, Rabu (4/11).
Menurutnya, data sosial ekonomi bukan sekadar daftar nama, melainkan dasar pemerintah menentukan siapa yang membutuhkan dukungan. Karena itu, proses pembaruan perlu dilakukan dengan cermat, memperhatikan keadaan warga, serta menelusuri perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Baca Juga: Sebanyak 211 Desa di Sintang Belum Berstatus ODF, Pemkab Perkuat Verifikasi Sanitasi di Lapangan
Kartiyus mengingatkan, kesalahan data dapat menimbulkan dua persoalan sekaligus. Warga yang berada dalam kondisi rentan berisiko tidak memperoleh bantuan karena belum tercatat, sementara masyarakat yang tidak memenuhi kriteria bisa masuk sebagai penerima.
"Situasi tersebut dapat mengurangi keadilan dalam penyaluran program," ucapnya.
Ia meminta pembaruan DTSEN dilaksanakan serius hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah di tingkat dekat dengan warga memiliki peran penting untuk memastikan informasi yang dihimpun sesuai keadaan sebenarnya. Ketelitian dalam proses tersebut diperlukan agar data tidak hanya lengkap secara administrasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya rentan dan membutuhkan bantuan, tetapi tidak masuk dalam data. Sebaliknya, jangan sampai bantuan justru diberikan kepada orang yang tidak tepat,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Sintang Perbarui Data Kemiskinan Lewat Si-Valid, Verifikasi Penerima Bansos Dipercepat
Pembaruan data perlu memperhatikan perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Warga dapat mengalami perubahan pendapatan, pekerjaan, jumlah tanggungan, maupun keadaan lain yang berpengaruh terhadap kebutuhan bantuan.
"Informasi yang diperbarui secara berkala membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat," tutur Kartiyus.
Kartiyus menegaskan, validitas DTSEN menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Data yang tepat dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan dan menentukan penerima manfaat secara terukur.
