Dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat Dahlia mengatakan bahwa tujuan kebijakan Penerapan NIK sebagai NPWP ini adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung grand design kebijakan satu data Indonesia.
“Perlu ketahui, kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP telah resmi berlaku sejak 14 Juli 2022 yang lalu, dengan masa transisi hingga 31 Desember 2023 nanti,” kata Dahlia.
“Kemudian terhitung per 1 Januari 2024, seluruh layanan publik yang memerlukan NPWP akan menggunakan NPWP format baru yakni NIK 16 digit,” lanjut Dahlia.
Dalam masa transisi tersebut, diminta partisipasi seluruh wajib pajak untuk memastikan data NIK pada NPWP sudah benar demi kelancaran usaha ke depannya.
Dalam kesempatan ini pula Dahlia juga mengimbau peserta untuk segera melaporkan SPT Tahunan tanpa harus menunggu batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret 2023.
“Sebagai informasi setiap KPP di wilayah Kalimantan Barat memiliki layanan chat via WhatsApp, silakan dimanfaatkan. Bisa bertanya langsung ke nomor layanan WA resmi setiap KPP perihal layanan umum perpajakan, atau menanyakan nomor WA Account Representative (AR) masing-masing jika ingin konsultasi lebih detail, tentunya di hari dan jam kerja, tanpa harus mengorbankan waktu untuk mengantre di KPP,” tutup Dahlia.
Narasumber pada kegiatan kali ini yakni Fungsional Penyuluh Pajak Madya Kanwil DJP Kalimantan Barat Dimon Nainggolan yang menyampaikan mengenai Penerapan NIK sebagai NPWP yang diatur dalam PMK nomor 112/PMK.03/2022. (r/) Editor : Misbahul Munir S