PONTIANAK POST — Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Indonesia membutuhkan ratusan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Kebutuhannya dimulai dari sekitar 105 personel pada tahap pengembangan dan mencapai puncak sekitar 870 personel ketika PLTN memasuki fase komisioning.
Saat pembangkit beroperasi, kebutuhan tenaga kerja PLTN pertama Indonesia diproyeksikan sekitar 820 personel. Mereka akan bertanggung jawab atas pengoperasian reaktor, pemeliharaan, pengelolaan limbah radioaktif, dan proteksi radiasi.
Kebutuhan Tenaga Kerja PLTN
| Tahap pembangunan | Kebutuhan personel | Keahlian utama |
|---|---|---|
| Pengembangan | ±105 orang | Studi kelayakan, perizinan tapak, dan desain dasar |
| Konstruksi | ±470 orang | Manajemen proyek, pengawasan mutu, pekerjaan sipil, dan mekanikal |
| Komisioning | ±870 orang | Pengujian sistem, inspeksi keselamatan, dan uji praoperasi |
| Operasi | ±820 orang | Operasi reaktor, pemeliharaan, pengelolaan limbah, dan proteksi radiasi |
Angka setiap fase tidak dapat langsung dijumlahkan sebagai total lapangan kerja. Sebagian tenaga dapat berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, sedangkan sebagian lainnya hanya dibutuhkan pada periode tertentu.
Kebutuhan Terbesar Saat Komisioning
Komisioning menjadi tahap dengan kebutuhan SDM terbesar, mencapai sekitar 870 personel. Pada fase ini, seluruh sistem pembangkit diuji sebelum PLTN memperoleh izin dan mulai menghasilkan listrik.
Tenaga ahli harus memastikan sistem reaktor, pendingin, kelistrikan, instrumentasi, keamanan, dan keselamatan bekerja sesuai rancangan. Kesalahan pada tahap tersebut dapat memengaruhi keselamatan serta jadwal operasi pembangkit.
Karena itu, kesiapan SDM dikategorikan sebagai salah satu penentu jalur kritis jadwal atau schedule critical path. Kekurangan tenaga berkualifikasi dapat menghambat penyelesaian proyek meski konstruksi fisiknya telah rampung.
Indonesia Klaim Punya Modal Awal
Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Amarulla Octavian mengatakan, Indonesia telah memiliki fondasi riset, teknologi, dan SDM nuklir. Modal tersebut ditopang pengalaman mengelola tiga reaktor riset BRIN.
“Fondasi riset dan penguasaan teknologi nuklir yang kita miliki didukung pengalaman pengelolaan tiga reaktor riset BRIN serta keterlibatan para ahli lintas institusi,” kata Amarulla, Selasa (8/9).
Ketiga reaktor riset selama ini digunakan untuk kegiatan sains, produksi radioisotop, dan pelatihan operator. Namun, pengoperasian PLTN komersial memiliki skala, sistem, serta standar keselamatan berbeda sehingga tetap memerlukan pelatihan dan sertifikasi khusus.
Keahlian Berubah pada Setiap Fase
Pada tahap pengembangan, sekitar 105 personel dibutuhkan untuk menyusun studi kelayakan, memilih tapak, mengurus perizinan, dan menyiapkan desain awal.
Jumlahnya meningkat menjadi sekitar 470 orang ketika konstruksi dimulai. Tahap ini membutuhkan tenaga untuk mengelola proyek, mengawasi mutu, serta mengerjakan struktur sipil dan sistem mekanikal.
Setelah komisioning selesai, sekitar 820 personel akan bekerja pada fase operasi. Mereka harus memastikan reaktor beroperasi dengan aman, limbah dikelola sesuai standar, dan paparan radiasi tetap berada di bawah batas yang diperbolehkan.
Kampus Siapkan Tenaga Nuklir
BRIN mendorong pembentukan kerangka pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi. Penyiapan personel tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pendidikan, pelatihan, kualifikasi, sertifikasi, dan pengalaman kerja.
Sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pelatihan diproyeksikan terlibat, antara lain:
- Program Studi Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada;
- Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia;
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Institut Teknologi Bandung;
- Universitas Negeri Yogyakarta; dan
- PLN Pusdiklat.
Perguruan tinggi juga akan menjadi pusat riset dan komunikasi publik mengenai energi nuklir. Kampus diharapkan menyampaikan manfaat, biaya, dan risiko PLTN berdasarkan bukti ilmiah.
Keselamatan Tak Cukup dengan Jumlah
BRIN, PLN, UGM, industri, serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir akan menyusun peta jalan pengembangan SDM. Kerja sama diperlukan agar kualifikasi tenaga kerja sesuai standar keselamatan nasional dan internasional.
Tenaga kerja PLTN harus melewati proses seleksi, pelatihan, simulasi, sertifikasi, dan evaluasi berkala. Posisi penting juga membutuhkan pengalaman langsung di fasilitas nuklir sebelum seseorang dapat bekerja secara mandiri.
Dengan demikian, ketersediaan 870 personel tidak otomatis menunjukkan Indonesia siap membangun PLTN. Kesiapan baru dapat diukur setelah kompetensi, lisensi, pembagian kewenangan, dan budaya keselamatan setiap personel memenuhi standar.
PLTN Diklaim Dukung Industri
Amarulla mengatakan, PLTN tidak hanya disiapkan untuk menambah variasi sumber energi. Pembangkit tersebut diarahkan untuk menyediakan listrik rendah emisi yang stabil bagi industri dan masyarakat.
“Pembangunan PLTN adalah demi kesejahteraan masyarakat dan syarat mutlak Indonesia maju. Tantangannya adalah menyatukan langkah lintas sektor serta membangun komunikasi publik yang objektif dan transparan,” ujarnya.
Simposium Nasional Konsolidasi Pembangunan PLTN yang diinisiasi komite bersama BRIN, PLN, dan UGM membahas kesiapan SDM serta asesmen teknologi reaktor. Forum itu melibatkan kementerian, regulator, akademisi, dan asosiasi profesi.
RUPTL 2025–2034 menetapkan kapasitas awal PLTN sebesar 500 MW, masing-masing 250 MW untuk sistem kelistrikan Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah menargetkan unit pertama beroperasi secara komersial pada 2032. Kalimantan Barat dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi calon kuat karena memiliki riwayat kajian tapak nuklir dan mewakili dua sistem kelistrikan tersebut. Namun, pemerintah belum menetapkan lokasi final.
Teknologi reaktor juga masih dikaji, dengan small modular reactor (SMR) sebagai salah satu opsi. Kementerian ESDM memperkirakan investasi satu unit PLTN dapat mencapai USD3,8 miliar atau sekitar Rp62 triliun. Proyeksi tarif listrik belum diumumkan karena bergantung pada teknologi, kapasitas, lokasi, skema pendanaan, dan kontrak pembelian listrik.
Editor : Aristono Edi Kiswantoro