PONTIANAK POST – Antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah daerah dinilai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia bukan disebabkan kekurangan stok nasional. Dia menyebut persoalan utamanya terletak pada distribusi yang mengalami sedikit kendala.
Pernyataan tersebut muncul ketika antrean BBM masih terjadi di Bali dan gangguan pasokan dilaporkan di sejumlah wilayah lain. Di lapangan, warga harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar, sementara sebagian aktivitas ekonomi ikut terganggu.
“Kalau stok nasional itu kita di angka 16–18 hari,” ujar Bahlil seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10).
Dia mengakui distribusi BBM di sejumlah daerah mengalami hambatan. “Distribusinya yang ada sedikit mengalami terkendala,” katanya.
Pernyataan mengenai stok nasional tersebut belum menjawab persoalan ketersediaan BBM di setiap daerah. Cadangan nasional dan pasokan yang benar-benar tersedia di SPBU merupakan dua hal berbeda. Kelancaran distribusi, kapasitas penyimpanan, jadwal pengiriman, dan lonjakan permintaan turut menentukan apakah masyarakat dapat membeli BBM tanpa antrean panjang.
Di Bali, dampak gangguan pasokan masih dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali bahkan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada 15–17 Oktober 2026 untuk membantu mengurangi mobilitas selama penanganan masalah distribusi.
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi memperkirakan antrean pembelian BBM di Bali dapat terurai sebelum pekan ini berakhir.
“Estimasi dalam minggu ini akan terurai,” ujar Ahad kepada Jawa Pos, Rabu (14/10).
Ahad menjelaskan, kebutuhan BBM saat ini masih lebih tinggi dibandingkan stok yang tersedia di SPBU. Kondisi tersebut membuat Pertamina perlu menyesuaikan pasokan agar distribusi mengikuti kebutuhan konsumen.
Pertamina juga menyesuaikan pola penyaluran dengan perubahan pilihan konsumen terhadap jenis BBM. Salah satu faktor yang diperhatikan ialah semakin lebarnya selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
Namun, Ahad belum merinci besarnya perubahan permintaan pada setiap jenis BBM maupun tambahan pasokan yang dibutuhkan untuk mengatasi tekanan di masing-masing SPBU.
Untuk mengurai antrean, sejumlah SPBU di Bali juga memperpanjang waktu operasional hingga 24 jam. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku di seluruh SPBU.
“Tidak semua,” jelas Ahad.
Selain persoalan BBM, Bahlil mengatakan pemerintah turut mendorong perbaikan layanan kelistrikan setelah terjadi gangguan atau pemadaman di sejumlah daerah.
“Saya juga tadi menyampaikan karena diskusi tentang bagaimana cara agar beberapa daerah tentang listrik harus kita lakukan,” ujar Bahlil. (bry/lyn/jun)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro