PONTIANAK POST – Nilai tukar rupiah kian tertekan hingga ditutup di level Rp18.241 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (12/11). Penguatan dolar AS akibat meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menjadi salah satu pemicu pelemahan mata uang Garuda.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter AS. Investor mulai memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) Desember 2026. Ekspektasi tersebut bahkan berlanjut hingga 2027.
Spekulasi kenaikan suku bunga itu menguat setelah inflasi AS tercatat lebih tinggi daripada perkiraan. Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS hingga indeks dolar (DXY) mencapai 102,96. Angka itu menjadi level tertinggi sejak Maret 2025.
"Pergerakan nilai tukar rupiah dan mata uang negara kawasan dalam beberapa hari terakhir terutama dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS pada FOMC Desember 2026 dan berlanjut hingga 2027," kata Erwin, Kamis (12/11).
Selain penguatan dolar, kenaikan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS turut mendorong investor mengalihkan dana dari pasar keuangan negara berkembang. Kondisi ini menambah tekanan terhadap mata uang negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.
Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi kekhawatiran pasar mengenai potensi penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dinamika perekonomian domestik serta meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) menjelang akhir tahun turut menjadi faktor penekan.
Meski demikian, Erwin menyebut pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara kawasan. Secara bulanan, rupiah melemah 0,11 persen. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia masih terjaga sebesar USD146,8 miliar pada akhir Oktober 2026.
IHSG Justru Menguat
Di tengah tekanan terhadap rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru bergerak berlawanan arah. IHSG ditutup di level 5.250,90 atau menguat tajam 2,66 persen pada perdagangan Kamis (12/11).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, pergerakan rupiah dan IHSG dipengaruhi kombinasi sentimen eksternal dan domestik. Salah satunya ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga The Fed yang kembali menguat.
"Dolar AS mencatatkan penguatan di pasar internasional akibat meningkatnya daya tarik aset berbasis dolar. Termasuk melonjaknya imbal hasil obligasi pemerintah AS yang memicu arus keluar modal dari pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia," ujarnya.
Dari dalam negeri, investor masih mencermati pergerakan modal asing dan penyesuaian portofolio setelah muncul isu terkait indeks global, seperti MSCI. Dinamika politik nasional juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi persepsi risiko investasi dalam jangka pendek.
Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden turut menjadi perhatian pasar. Menurut Rahma, pasar keuangan, termasuk rupiah dan IHSG, cukup sensitif terhadap ketidakpastian politik atau political noise.
Dalam situasi tersebut, investor asing cenderung mengambil sikap menunggu dan mencermati perkembangan (wait and see) atau merealisasikan keuntungan sementara untuk mengurangi risiko. Perilaku ini berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah seiring meningkatnya persepsi risiko investasi.
Namun, Rahma menilai dampak sentimen politik dapat diredam apabila proses transisi dan mekanisme konstitusional berlangsung cepat, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.
Keberadaan Presiden Prabowo Subianto yang tetap memegang kendali pemerintahan, termasuk dalam menentukan arah kebijakan strategis dan fiskal, dinilai dapat menjaga kepercayaan investor.
Sebaliknya, jika dinamika politik berkembang menjadi polemik berkepanjangan, memicu polarisasi, hingga menimbulkan ketidakpastian suksesi kepemimpinan, premi risiko Indonesia (country risk premium) berpotensi meningkat. Situasi tersebut dapat membuat rupiah dan aset domestik semakin rentan terhadap tekanan.
Uang Pensiun dan Rumah untuk Gibran
Di tengah kabar pengunduran dirinya, hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada jabatan wakil presiden juga menjadi perhatian. Pengunduran diri tidak serta-merta menghapus hak yang dapat diterima setelah seseorang resmi berhenti dari jabatan tersebut.
Rahma menjelaskan, ketentuan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden. Status pemberhentian menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pemberian hak pensiun.
"Hak uang pensiun pokok, syarat utama yaitu pensiun diberikan kepada presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri umumnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, selama diproses dan ditetapkan secara resmi melalui mekanisme tata negara yang berlaku," jelasnya.
Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, pensiun pokok mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Artinya, masa jabatan yang tidak genap lima tahun tidak otomatis mengurangi persentase pensiun. Ketentuannya, pemberhentian harus ditetapkan dengan status hormat.
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang tersebut. Di antaranya tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, biaya rumah tangga yang ditanggung negara, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya.
Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Fasilitas lainnya berupa kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudi.
"Seluruh hak keuangan, pensiun, dan tunjangan tersebut mulai dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal resmi pemberhentian dengan hormat berlaku. Pembayaran atau fasilitas ini baru akan dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali diangkat atau menduduki jabatan negara tertentu sesuai ketentuan undang-undang," terang Rahma. (mim/oni)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro