Sering Terkendala Minimnya Pengetahuan dan Akses Pasar

Super_Admin • Dipublikasikan Selasa, 1 Oktober 2019 | 16:35 WIB
PANEN: Seorang petani sawit mandiri di Dusun Nanga Kebebu, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi menunjukkan hasil panen buah sawit miliknya. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST
PANEN: Seorang petani sawit mandiri di Dusun Nanga Kebebu, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi menunjukkan hasil panen buah sawit miliknya. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST
Perjuangan Petani Swadaya Menuju Sawit Berkelanjutan

Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat memiliki kebun sawit swadaya atau mandiri sekitar 4.225 hektare. Sayangnya, para petani masih menghadapi berbagai masalah. Berikut penelusuran wartawan Pontianak Post,

ARIEF NUGROHO.

***
PAGI itu, kala saya menuju ke Melawi, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sebagian besar wilayah Kalbar. Untuk tiba di kabupaten itu, setidaknya saya harus menempuh jarak 439 kilometer atau sekitar sembilan jam perjalanan darat.

Sebelum memasuki ibu kota Kabupaten Melawi, Nanga Pinoh, hamparan perkebunan sawit terpampang di kiri dan kanan jalan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Melawi 2018, sawit pola perkebunan inti rakyat (PIR) di daerah ini seluas 23.118 hektare dengan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 39,83 ton. Sedangkan perkebunan sawit mandiri tercatat seluas 4.225 hektare.

Hingga kini, petani sawit swadaya di Melawi menghadapi kendala dan hambatan dalam tata kelola maupun budidaya. Mereka juga kesulitan mengakses pasar sehingga nilai jual tandan buah segar di tingkat petani murah.

Sahet, warga Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, menceritakan soal masalah yang dia hadapi. Hari itu, dia tampak sibuk membersihkan pelepah daun sawit.

Sahet mulai menanam sawit pada 2015 lalu. Luas kebunnya dua hektare. Setiap hektare, ada 120 batang dengan rata-rata jarak tanam antara 6-8 meter. Namun, tanaman sawit Sahet tidak tumbuh dengan baik. Sebagian daun dan pelepahnya menguning. Buahnya juga kerdil.

“Ini penyebabnya bibit. Karena kita tidak tahu mana bibit bagus dan tak bagus,” kata Sahet sembari menunjuk satu batang sawit yang mulai menguning. Selama ini dia memakai bibit bersertifikat dari toko perkebunan. Sayangnya, tak semua bibit menghasilkan tanaman yang bagus.

Sahet juga mengalami keterbatasan dana untuk mendapatkan pupuk. Sejauh ini, dia memakai pupuk bersubsidi seperti urea Rp120 ribu per karung atau phonska Rp150 ribu per karung.

“Untuk pupuk saja (modalnya) antara Rp5-Rp6 juta. Sawit kan beda dengan tanaman lain. Kalau tidak dipupuk, tidak ada hasilnya,” kata Sahet.

Masalah seperti ini tidak hanya dialami Sahet. H Amul Bakri asal Dusun Kebebu, Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh juga punya keluhan yang tak jauh berbeda. Bakri lebih dulu menanam sawit swadaya dibandingkan petani lain di desanya, yakni sejak 2012 silam. Tanaman sawitnya kini sudah berbuah.

“Awalnya saya melihat petani trans (transmigrasi) banyak sukses menanam sawit. Saya pun tertarik. Ingin menanam juga. Waktu itu saya belum tahu bagaimana caranya,” kata Bakri saat ditemui di kebun sawit miliknya.

Sebelumnya Bakri berkebun karet. Dari tabungan hasil kebun karet itulah Bakri mulai mengolah lahan dan membeli bibit sawit. Dia belajar otodidak dan mendengar dari pengalaman petani-petani lain. Bakri berharap sawit bisa menambah penghasilan.  Kala itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani memang terbilang cukup bagus. Setidaknya, ada lima hektare kebun karetnya ditebangi dan diganti dengan sawit.

“Di sini dulu kebun karet. Pelan-pelan saya ganti dengan sawit. Saya tidak bakar. Saya langsung tanam. Memang, lahan sudah cukup bersih. Karena tidak dibakar itu, anakan karet masih suka tumbuh,” katanya.

Menurut Bakri, menanam sawit perlu energi lebih dibanding karet. Untuk mengolah lima hektare sawit, dia harus merogoh celengan (tabungan). Mulai dari pembelian bibit, penanaman, pemupukan, hingga perawatan, dia harus mengeluarkan lebih Rp10 juta.  “Kalau bibit saya beli di toko pertanian di Nanga Pinoh. Sudah bersertifikat. Pupuk beli yang bersubsidi.”

Ada juga bibit yang dibelinya di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Sub Stasiun Parindu. Satu bibit sawit seharga Rp30 ribu. Untuk pupuk bersubsidi, harga per karungnya Rp120-Rp140 ribu.

“Kalau pemupukan ini harus rutin. Idealnya, dalam satu tahun tiga sampai empat kali. Kalau tidak dipupuk, pertumbuhan tidak baik. Gampang terserang penyakit juga,” katanya.

Setelah empat tahun tanam, dia mulai panen. Sayangnya, saat akan menjual buah sawit, Bakri belum punya pasar. “Saya bingung. Setelah panen ini mau jual kemana?,” katanya.

Akhirnya Bakri menjual buah sawit kepada tengkulak dengan harga sedikit lebih murah dari harga jual ke perusahaan atau harga pemerintah. Baginya, paling tidak dengan itu biaya operasional kebun bisa tertutupi. “Saya jual di pinggir jalan. Biasa ada yang ambil (tengkulak),” katanya.

Belakangan harga jual TBS tingkat petani mengalami penurunan. Bahkan, kata Bakri, harga buah sawit sekitar Rp400-Rp800 per kilogram. Kondisi ini membuat Bakri kecewa. Dia yang dulu antusias mengembangkan sawit sebagai alternatif tambahan pendapatan kini harus merugi. “Kalau harga sawit Rp400, gimana saya bisa beli pupuk dan perawatan kebun?,” ujarnya.

Nasib serupa dialami H Djusman, petani asal Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh. Djusman bahkan membiarkan buah sawitnya membusuk di batang. Dia enggan panen karena merasa harga jual buah sawit sangat rendah, tak sebanding dengan operasional.

“Saya biarkan saja dulu. Meskipun sudah banyak buah yang semestinya bisa panen. Menunggu harga bagus,” kata Djusman. *

Desa Nanga Kebebu dan Semadin Lengkong, Kecamatan Nanga Pinoh punya kebun sawit yang cukup luas. Berdasarkan data monografi Desa Nanga Kebebu, tercatat ada 432 hektare dari luas wilayah 4.545,8 kilometer persegi adalah perkebunan sawit. Sedangkan di Desa Semadin Lengkong,  ada 1.552 hektare lahan perkebunan, baik karet maupun sawit.

Kepala Desa Nanga Kebebu, Akhmad Yani mengatakan, sektor perkebunan jadi sumber terbesar perekonomian masyarakat. Hanya saja peningkatan sumber daya manusia dalam pengelola perkebunan masih sangat kurang. Hal itu karena tak ada pendampingan dan penyuluhan dari pihak terkait.

Menurut Yani, petani kebun sawit mandiri belajar tanam secara otodidak tanpa ada pendampingan. Desa Nanga Kebebu pernah didatangi investor perusahaan perkebunan sawit. Namun, warga bersama-sama menolak. Mereka ingin mengembangkan sawit secara mandiri. Saat ini  petani sawit mandiri di Desa Kebebu ada 48 orang, dengan luasan lahan bervariasi. Mereka mengembangkan sawit meski minim pengetahuan.

Menurut Yani, petani sawit mandiri banyak menemukan persoalan, baik dari segi ketidaktahuan dalam pengelolaan lahan, pemilihan bibit sampai pada akses pasar. “Kami masih mengalami ganjalan. Terutama mendapatkan akses pasar.”

Kesulitan lain yang juga ditemui adalah mengurus surat tanda daftar budidaya (STDB) dan lain-lain.

“Kami dari pemerintah desa mencoba memfasilitasi, mendata dan pelatihan sederhana bekerjasama dengan lembaga lain,” katanya.

Dalam mengelola lahan, warga tak sembarangan. Mereka tidak ingin melanggar kawasan lindung. Yani mengatakan, di Dusun Sebaju, Desa Kebebu ada hutan adat Rasau Sebaju. Hutan dengan luas sekitar 200 hektare ini dinamai Pasak Sebaju.

Bagi masyarakat setempat, hutan adat Rasau Sebaju memiliki fungsi penting, antara lain zona lindung, zona pemanfaatan, zona penanaman dan zona tradisional. Setiap zona memiliki luasan yang berbeda. Zona lindung merupakan zona inti dengan luasan 54,234 hektare. Zona pemanfaatan seluas 90.83 hektare merupakan kawasan penghasil kayu dengan pembatasan kubikasi.

Zona penanaman luasnya 25,69 hektare. Zona ini ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sisanya adalah zona tradisional sekitar 18, 50 hektare. Pengelolaan zona lindung ini, kata Yani, dimaksudkan untuk konservasi kawasan, flora, fauna, sumber bibit dan dapat untuk kepentingan penelitian serta pendidikan.

“Intinya, tak boleh ada aktivitas penebangan dan perburuan. Kalau ada, akan kena hukum adat,” ujarnya.

Saat ini masyarakat Adat Sebaju telah diakui pemerintah daerah, melalui Surat  Keputusan Bupati Melawi Nomor. 660/171 tahun 2019. Surat ini tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Komunitas Dusun Sebaju (Dayak Katab Kebahan), Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh.

Warga juga membentuk kelompok tani, antara lain sebagai wadah petani untuk berbagi seputar permasalahan mereka. SuaR Institute dan WWF Indonesia mendampingi petani desa-desa ini. Direktur SuaR Institute,  Sukartaji mengatakan, pihaknya sedang menyusun database jumlah dan luasan petani sawit mandiri di Desa Semadin Lengkong dan Desa Nanga Kebebu. Data sementara ada 56 petani mandiri. “Kami sedang menyusun database. Berapa jumlah dan luasannya,” kata Sukartaji.

Menurut pria yang akrab disapa Taji ini, untuk langkah awal masyarakat Desa Semadin Lengkong dan Kebebu membentuk kelompok tani. Setidaknya, ada tiga kelompok tani yang sudah terbentuk.
Kelompok Tani Sebaju Mandiri, Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu, ada 25 orang. Kelompok Tani Sungai Batu, Desa Semadin Lengkong, 25 orang dan Kelompok Tani Kayo Bersama Dusun Nanga Kebebu, Desa Nanga Kebebu, anggotanya 13 orang.

Selain konsen pada perkebunan sawit mandiri, SuaR Institute bersama WWF Indonesia juga menyusun draf wilayah adat di Dusun Sebaju, Desa Nanga Kebebu seluas 2.606 hektare. Tujuannya adalah  membentuk wilayah dengan tata kelola berkelanjutan, antara lain memproteksi agar perkebunan sawit dari luar tidak masuk.

Muhammad Munawir dari WWF Indonesia mengatakan ada beberapa hal yang perlu didorong dalam pengembangan perkebunan sawit mandiri, misalnya dari sisi pendaftaran, tata kelola sampai dengan dukungan pasar.

Perkebunan sawit berkelanjutan menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Perbaikan tata kelola perlu dilakukan. Langkah itu perlu diawali dengan menyusun rencana dan database masalah perkebunan sawit.

Saat ini, lanjut Munawir, ada 4.225 hektare dengan 864 petani sawit mandiri yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Melawi. “Kebun sawit ada dengan tetap menjaga keseimbangan. Bagaimana ekosistem tetap terpelihara. Kalau ekosistem tak seimbang, kita juga yang akan merasakan dampaknya,” kata dia.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Melawi Daniel mengatakan, pihaknya tengah menyusun rencana kerja tahun 2020 terkait penerbitan STD-B untuk petani sawit mandiri. Menurutnya, perkebunan sawit berkelanjutan harus memenuhi berbagai aspek, seperti penerbitkan STDB dengan melihat lahan masyarakat berada di dalam atau luar kawasan.

“Kalau berada di luar kawasan dan milik sendiri (serifikat hak milik), bisa mudah diterbitkan STDB. Kalau ternyata dalam kawasan, kita perlu membuat formula untuk mengaturnya. Kan tidak mungkin kita mematikan petani juga. Tentu harus ada sosialisasi,” katanya.

Meskipun begitu, dia mengeluhkan Dinas Perkebunan Melawi kekurangan tenaga penyuluh.  “Saat ini,  kami kekurangan tenaga penyuluh. Namun, kami optimis karena sudah bekerja sama dengan lembaga lain,” pungkasnya. *

  Editor : Super_Admin
features sawit