Razia yang diikuti oleh TNI, Polri, Dinas Kesehatan, BPBD dan Satpol PP Ketapang itu berhasil menjaring 128 orang pengunjung kafe dan warung kopi.
Mereka yang terjaring razia lantaran tidak menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya tidak memakai makser dan tidak menjaga jarak saat berada di kafe dan warung kopi.
Razia dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya di Jalan R Suprapto dan Jalan DI. Pandjaitan. Usai didata mereka langsung dilakukan tes usap di tempat. Tes usap tersebut berjalan lancar dan kondusif.
"Hasil swabnya 128 orang, sampelnya akan kita kirim ke Laboratorium Rumah Sakit Untan besok untuk ditest PCR," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ketapang, Basaria Rajagukguk, kemarin (21/3).
Tes usap di warung kopi dan kafe ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih lagi sebagai peringatan dan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan. "Diberharapkan setelah tiba di Laboratorium Rumah Sakit Untan, dua atau tiga hari kemudian hasilnya dapat diketahui," ungkapnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang, Yunifar Purwantoro, mengatakan yang terjaring razia berasal dari berbagai kalangan. Tak hanya didominasi kalangan muda, namun juga masyakarat umum,
bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS). "PNS juga ada, siswa, mahasiswa dan masyarakat umum. Semua kita lakukan sama, tidak ada tebang pilih. Baik TNI, Polri, PNS, atau masyarakat kita berlakukan sama," tegas Yunifar.
Yunifar menambahkan, pelaksanaan razia gabungan tersebut bentuk tidak lanjut dari Surat Edaran Bupati Ketapang terkait pembatasan jam usaha hingga Pukul 21.00 WIB. "Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Ketapang juga sudah menyiapkan 1.000 alat swab guna menjaring masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Dia menambahkan, Satgas Covid-19 Ketapang terus mengingatkan para pemilik usaha untuk dapat mengurangi jumlah kursi agar pembatasan fisik dapat diterapkan. Cara tersebut menjadi salah satu langkah yang disarankan pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Corona. "Kita juga sudah menginformasikan kepada pemilik usaha untuk mengurangi 50 persen dari jumlah kursi yang tersedia," ujarnya. (afi) Editor : Administrator