Akhir-akhir ini muncul pemberitaan mengenai pencaplokan lahan oleh perusahaan perkebunan PT. Sandai Makmur Sawit (SMS), Kabupaten Ketapang. Apakah benar demikian kenyataan yang terjadi di lapangan?
Bagi perusahaan perkebunan proses awal pembangunan kebun bukanlah dimulai sejak komoditi ditanam namun jauh sebelum itu. Dimulai dari legalitas perizinan usaha harus sudah dimiliki.
Selanjutnya pada lahan di dalam izin yang berada dalam penguasaan perorangan/kelompok akan dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT ), agar terjadi peralihan hak kepada perusahaan.
Lazimnya jual beli seperti pada umumnya, keabsahan kepemilikan maupun lahan harus terverifikasi oleh pihak pemerintah desa dan kecamatan. Proses ini dalam dunia perkebunan biasa disebut dengan Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh (GRLTT).
Setelah dokumen GRLTT ditandatangani semua pihak diawali dari pemilik lahan , batas kiri kanan , depan dan belakang lahan, atau dua orang saksi yang mengetahui asal usul lahan.
Dengan dillakukannya GRTT, maka status lahan berubah karena sudah dilakukan jual beli dalam bentuk ganti rugi lahan, tanam dan tumbuh, yang berarti menjadi asset penuh perusahaan. Sehingga pihak perusahaan secara legalitas syah untuk mengelola termasuk ditanami dengan komoditi sesuai izin yang diberikan.
Lahan yang ditanami kelapa sawit oleh PT.SMS merupakan lahan yang sudah dibebaskan atau diganti rugi. Hal ini sekaligus menjawab informasi yang beredar bahwa PT.SMS mencaplok lahan warga seluas ±70 ha adalah fitnah belaka dan tindakan ini tentu memiliki konsekuensi hukum.
Lahan-lahan yang dikelola telah diganti rugi dan diserahkan ke perusahaan oleh Budi, Albinus, Hawari, Bambang serta Aidid/Sawiran pada kurun waktu 2010 - 2011.
Dengan dilengkapi dokumen surat pernyataan yang ditanda tangani yang bersangkuta, diketaui Kepala Dusun dan disahkan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Cap Pemerintahan Desa, dengan dilampiri dokumen pendukung antara lain, Foto mereka Bersama Aparat setempat dan saksi,
Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa, Surat Pernyataan setuju dengan Program Kemitraa, setuju dikelompokkan dalam satu hamparan sesuai tata ruang, setuju dengan kemitraan dan bersedia dituntut dimuka hakim Pengadilan jika pernyataannya tersebut Palsu.
Dilampirkan juga dokumen tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang disahkan oleh Camat berikut Cap dan Tanda tangan Camat,, Dokumen Peta pengukuran lahan. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Leluarga.
Kondisi di lapangan saat ini pada lahan tersebut sebagian besar telah ditanami Kelapa Sawit.
“Kami memiliki dokumen pembebasan lahan atas lahan yang diklaim tersebut dan itu yang kami jadikan dasar untuk melakukan kegiatan LC dan tanam di lapangan serta sesuai petunjuk managemen semua lahan yang sudah diganti rugi wajib kita kelola,” ungkap Eko, Humas PT.SMS.
Sebuah perusahaan perkebunan tidak terkecuali PT.SMS juga mengelola lahan petani plasma di setiap desa binaan yang diwadahi oleh koperasi mitra.
Keanggotaan petani telah ditetapkan oleh Bupati Ketapang melalui surat keputusan. Sebelum ditetapkan oleh Bupati, daftar nama petani diusulkan atau direkomendasikan oleh desa lalu diketahui juga oleh pihak kecamatan. Inilah yang dinamakan daftar CPCL (Calon Petani Calon Lahan) sebagai dasar penerbitan SK Bupati tentang plasma mitra perusahaan.
Para petani dalam SK Bupati tersebut berhak menerima Sisa Hasil Kebun (SHK) atas lahan plasma yang dikelola perusahaan. Petani dapat juga menjadi anggota koperasi lainnya misalnya: KSP, KSU, dll diluar koperasi mitra, namun kepesertaan sebatas individu tidak termasuk dengan lahan yang dikelola perusahaan.
Benang merah yang terlihat jelas yaitu petani, lahan, koperasi dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam bingkai kemitraan. Sekali lagi ini menampik anggapan bahwa PT.SMS merampas lahan milik koperasi lain karena penyerah lahan sudah menjadi anggota koperasi tersebut. Hal ini sangat ironis sekali dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep perkebunan di Indonesia.
Membangun perkebunan dengan komoditi tanaman tahunan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ketaatan pada regulasi negara merupakan salah satu kunci utama agar eksistensi berkelanjutan perkebunan dapat tercapai.
PT.SMS telah melaksanakan kepatuhan tersebut pada rangkaian tahapan pembangunan kebunnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga kesuksesan menjadi sebuah keniscayaan untuk diraih dimasa yang akan datang.**
Editor : Salman Busrah