Kepala Desa Harus Lincah Jalankan Program PTSL

admin2 • Dipublikasikan Jumat, 28 Mei 2021 | 09:42 WIB
SOSIALISASI: Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menghadiri sosialisasi program Kementerian ATR/BPN di Ngabang, Selasa (25/5), yang juga diikuti Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Cornelis.MIFTAH/PONTIANAKPOST
SOSIALISASI: Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat menghadiri sosialisasi program Kementerian ATR/BPN di Ngabang, Selasa (25/5), yang juga diikuti Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Cornelis.MIFTAH/PONTIANAKPOST
NGABANG - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan, sebagai daerah agraris sangat membutuhkan berbagai program-program pemerintah bidang pertanahan. Oleh karenanya, dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.

"Jangan nanti sudah ada konflik baru ribut, saat ini negara sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat agar kita bisa mengamankan aset-aset masyarakat. Kepemilikan tanah merupakan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan itu merupakan hal yang sangat fundamental dan kita bersyukur di Republik Indonesia pemerintah memiliki kebijakan politik yang sangat berpihak kepada masyarakat dan dibuktikan dengan program-program yang saat ini disampaikan oleh BPN," tukas Karolin saat membuka Sosialisasi Program Strategis Kementrian ATR/BPN RI, Selasa (25/5).

Tanah sebagai salah satu aset yang sangat penting bagi masyarakat, oleh karena itu harus dapat dikelola secara aman tanpa adanya persengketaan yang mungkin saja terjadi.

"Kementrian ATR/BPN melalui kantor pertanahan Kabupaten Landak memiliki berbagai program yang nanti akan dijelaskan secara detail yakni, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), pensertifikatan tanah intansi pemerintah, retribusi tanah dan konsolidasi tanah," ungkap Karolin.

Karolin menyebut, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat erat berkaitan dengan kepala desa karena program tersebut langsung diarahkan di tingkat desa. Program PTSL yang dulunya disebut Prona yang hanya beberapa titik/spot-spot di dalam satu desa dan yang sekarang Program PTSL ini mencangkup wilayah satu desa.

"Jadi kalau kadesnya tidak kooperatif, tidak lincah untuk menangani atau menjalankan program PTSL ini, akan mengakibatkan program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Program ini juga berkaitan dengan para petani dan pekebun. Baik itu petani dan pekebun mandiri maupun yang berhubungan dengan perusahaan," jelas Karolin.

Karolin menyampikan dikabupaten Landak sudah banyak daerah yang mendapatkan program PTSL dan juga ada beberapa daerah yang mendapatkan program Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan lindung untuk perluasan lahan pertanian dan kesejahteraan petani sudah dikeluarkan.

"Terima kasih kepada Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Cornelis yang sangat memberikan perhatiannya di Kabupaten Landak. Beberapa wilayah di kabupaten Landak untuk hutan lindung daerah perkampungannya sudah dikeluarkan, tetapi yang belum dikeluarkan juga masih banyak, faktanya merupakan kampung dan desanya mendapatkan nomor registrasi di kementrian dalam negeri, tetapi wilayahnya adalah hutan lindung sehingga tidak bisa disertifikatkan. Inilah yang menjadi persoalan kita di Kabupaten Landak, hal ini bisa kita urus, karena sudah ada buktinya, tapi memang hal ini bukan persoalan yang gampang dan mudah, serta memerlukan waktu," papar Karolin. (mif) Editor : admin2
desa kepala