"Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi terjadinya pungli, di antaranya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, sehingga seseorang dapat melanggar disiplin seperti pungutan liar," ungkapnya di Ngabang beberapa waktu lalu.
Lebih jauh Heriadi menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat serius melakukan upaya pemberantasan terhadap pungli. Hal itu, menurut dia, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/s tahun 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Pemerintah Daerah.
"Selanjutnya melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/Sj tertanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi dasar saya untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kabupaten Landak melalui Keputusan Bupati Landak Nomor: 5/Inpekstorat/Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Landak," jelas Heriadi.
Dirinya menerangkan, pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Kabupaten Landak ini dengan tujuan tertanggulanginya praktik pungli yang dilakukan oleh aparatur negara, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Diharapkan terbangunnya perubahan mindset aparatur dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima dan terciptanya dan masyarakat untuk menolak segala bentuk pungli dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku," harapnya. (mif) Editor : admin2