DPRD dan Pemkab Landak Setujui KUA dan PPAS APBD 2023

Yulfi Asmadi • Dipublikasikan Jumat, 5 Agustus 2022 | 18:57 WIB
Pj Bupati Landak Samuel menandatangani KUA dan PPAS APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2023, Jumat (5/8). (Miftahul Khair/Pontianak Post)
Pj Bupati Landak Samuel menandatangani KUA dan PPAS APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2023, Jumat (5/8). (Miftahul Khair/Pontianak Post)
NGABANG – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Landak menandatangani nota kesepakatan (MoU) KUA dan PPAS APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2023, di kantor DPRD Landak, Jumat (5/8).

Di tempat yang sama, Pj Bupati Landak juga menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022.
Pemerintah Kabupaten Landak dituntut terus untuk melakukan inovasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif serta mekanisme yang baik, sehingga investasi yang ditanamkan di daerah ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja.

Pj. Bupati Landak Samuel, mengatakan untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Landak akan terus bekerja dengan melibatkan berbagai stakeholder.

“Untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Landak akan terus bekerja dengan melibatkan berbagai stakeholder, hal ini sesuai dengan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator dalam menyediakan pelayanan publik dalam rangka mencipatakan iklim investasi yang kondusif. Pencapain dari kerangka makro ekonomi tersebut akan mempunyai implikasi terhadap P-APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022,” Samuel.

Ia juga menambahkan dalam penetapan P-APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 nantinya juga harus ditetapkan dalam posisi yang berimbang dalam arti tidak boleh ditetapkan dalam posisi surplus atau defisit.

“Berkenan dengan hal tersebut perlu saya ingatkan bahwa dalam penetapan P-APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2022 nantinya juga harus ditetapkan dalam posisi yang berimbang dalam arti tidak boleh ditetapkan dalam posisi surplus atau defisit. Oleh karenanya hal ini menjadi perhatian yang serius demi kita semua dalam pembahasan selanjutnya,” tutup Samuel.(mif) Editor : Yulfi Asmadi
DPRD dan Pemkab Setujui KUA PPAS APBD 2023