“Isu ini akan kita gaungkan dalam Rakernas Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) pada 13-16 Oktober 2022 di Kota Balikpapan. Isu yang akan kami bawa ini ialah untuk mengawal RUU Perkoperasian,” ungkap Glorio Sanen di sela-sela pelantikan pengurus DAD Landak di Ngabang, Senin (10/10).
Ia mengatakan, saat ini RUU perkoperasian sedang dibahas oleh Komisi XI DPR. Pihaknya berharap ke depannya UU perkoperasian dapat menjadi progresif dan reformis.
Kepentingan DAD Provinsi Kalbar dalam mengawal hal ini adalah, keberadaan credit union (CU) yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana RUU Koperasi ini justru menjadikan CU betul-betul lembaga perekonomian masyarakat yang bisa dimaksimalkan.
“Tidak kemudian RUU Koperasi ini justru posisinya melemahkan CU yang ada di Kalbar. Prinsipnya satu, kita mengharapkan RUU koperasi ini progresif dan reformis. Karena saya mengingatkan DPRD, UU koperasi pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi seluruhnya,” jelas Sanen.
MADN juga memiliki kepentingan, yakni di Kalimantan, khususnya di Kalbar koperasi ini sangat berkembang dalam bentuk Credit Union. Sehingga, ada isu-isu yang saya pikir cukup menarik untuk dibahas saat Rakernas MADN. Dan tentunya MADN akan bersikap terhadap RUU Koperasi ini.
“Dan saya memastikan bahwa MADN akan mendorong RUU Koperasi bersifat progresif dan reformis. Kebetulan kami sudah dimandatkan oleh Ketua DAD Provinsi Kalbar untuk menjadi koordinator keberangkatan ini. Dan kami sudah menyiapkan isu-isu yang akan kami gaungkan di Rakernas mendatang,” tutup pengacara asal Landak itu. (mif) Editor : Yulfi Asmadi